Kemenag Revisi Referensi Biaya Umroh, Komponen Karantina dan PCR Dihitung

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 22 Oktober 2021 08:00
Kemenag Revisi Referensi Biaya Umroh, Komponen Karantina dan PCR Dihitung
Biaya umroh bakal naik.

Dream - Kementerian Agama bakal merevisi referensi biaya penyelenggaraan ibadah umroh. Rencana ini menyambut umroh di masa pandemi untuk jemaah Indonesia yang sebentar lagi dibuka oleh otoritas Arab Saudi.

Direktur Bina Haji dan Umroh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nur Arifin, mengungkapkan saat ini referensi biaya umroh masih merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020. KMA tersebut menetapkan biaya referensi sebesar Rp26 juta.

" Tahun 2021 ini kita akan revisi sebenarnya real kebutuhannya berapa, apakah masih sama atau naik," ujar Arifin dalam diskusi disiarkan kanal FMB9ID.

Arifin mengatakan revisi ini diperlukan mengingat adanya kebutuhan tambahan akibat penyesuaian kebijakan penyelenggaraan umroh baik oleh Saudi maupun Indonesia. Di antaranya, kewajiban karantina dan tes PCR.

" Kami sedang kumpulkan dampak teknis yang menjadi pertimbangannya," kata dia.

 

1 dari 5 halaman

Matangkan Teknis Penyelenggaraan Umroh

Selain itu, Kemenag juga bakal merevisi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Umroh pada Masa Pandemi Covid-19. KMA ini berisi ketentuan teknis yang menjadi pedoman ibadah umroh.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait begitu teknis pelaksanaan umroh selesai dibahas. Di antaranya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta maskapai penerbangan untuk keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh.

" Rencananya akhir bulan ini kami melakukan gladi bersih keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh," kata Arifin.

2 dari 5 halaman

Biaya Umroh Masa Pandemi Diprediksi di Atas Rp30 Juta

Dream - Penyelenggaraan umroh masa pandemi bagi jemaah Indonesia bakal menelan biaya yang jauh lebih besar. Ini akibat kebijakan baru seperti karantina dan kewajiban tes PCR.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (HIMPUH), Budi Darmawan, mengatakan apabila kondisi normal, pihaknya menggunakan harga Rp20 juta sebagai referensi. Sedangkan di masa pandemi, biaya bisa naik menjadi Rp26 juta namun belum termasuk tes PCR dan sejumlah aturan lain.

" Kemungkinan akan ada kenaikan lagi kurang lebih sekitar 30 persen lagi, jadi bisa di atas Rp30 jutaan," ujar Budi, dalam diskusi virtual disiarkan kanal FMB9ID.

Budi mengatakan kenaikan biaya ini merupakan konsekuensi dari adanya aturan tambahan seperti tes PCR sebelum keberangkatan dan saat tiba di Saudi. Selain itu, jemaah juga terkena kewajiban memiliki asuransi kesehatan.

" Ini perlu dimengerti oleh jemaah bahwa harga-harga yang akan terjadi kenaikan bukan dari harga paket tapi karena aturan-aturan yang dibuat, baik itu dari karantina, PCR di Indonesia maupun asuransi atau PCR yang harus disiapkan Pemerintah Saudi," ucap dia.

Jika resmi naik, Budi menyatakan jemaah harus menyesuaikan kembali biaya perjalanan yang sudah dibayarkan ke biro perjalanan. Ini terjadi akibat situasi pandemi yang belum sepenuhnya terkendali.

" Jemaah yang sudah melakukan pembayaran ke pihak PPIU juga harus menghitung kembali tentang kondisi atas kenaikan yang terjadi karena memang situasi dan kondisi, aturan dari Pemerintah Indonesia dan Arab saudi tentang kesehatan," ucap dia.

3 dari 5 halaman

Belum Ada Keputusan dari Saudi

Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Eko Hartono, mengungkapkan hingga saat ini belum ada kepastian dari Saudi mengenai dimulainya pemberangkatan jemaah umroh dari Indonesia. Meski diketahui Saudi sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri di awal Oktober lalu.

Menurut dia, masih ada sejumlah hal teknis yang belum selesai dibicarakan antara Pemerintah Indonesia dan Saudi. Misalnya, perlu tidaknya booster dengan satu dari empat vaksin yang ditetapkan Saudi yaitu seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.

" Jadi sampi ada kesepakatan, sampai ada pengaturan mengenai booster dan mengenai vaksin ini, maka jemaah asing belum bisa masuk," kata Eko.

Selain itu, barcode aplikasi PeduliLindungi juga masih menjadi persoalan lantaran belum bisa terbaca pada sistem Saudi. Padahal, aplikasi berisi data vaksinasi yang diperlukan Saudi untuk verifikasi.

" Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jemaah kita bisa masuk ke Saudi, karena memang ya teknis," ucap Eko.

4 dari 5 halaman

Kemenag dan Kemenkes Sepakati Skema Umroh Saat Pandemi Dengan PPIU

Dream - Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan telah menjalin kesepakatan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terkait skema umroh di masa pandemi. Kesepakatan ini menjadi acuan bersama dapat pengelolaan umroh bagi jemaah Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, mengungkapkan ada beberapa poin yang telah disepakati. Seperti gelombang pertama pemberangkatan umroh.

" Pertemuan ini menyepakati bahwa gelombang awal ibadah umroh di masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi," ujar Hilman, dikutip dari Kemenag.

Hilman menerangkan selama ini umroh diselenggarakan oleh biro perjalanan yang resmi berstatus PPIU. Sehingga, pihaknya perlu berdiskusi dengan PPIU untuk membahas persoalan seputar umroh di tengah pandemi.

Kesepakatan lain yang didapat yaitu PPIU bersedia menyerahkan data jemaah yang tertunda keberangkatan kepada Ditjen PHU. Serta memenuhi semua ketentuan berlaku.

 

5 dari 5 halaman

Lima Poin Kesepakatan

Berikut lima poin kesepakatan terkait skema penyelenggaraan umroh di masa pandemi antara Kemenag, Kemenkes, dan PPIU.

1. Untuk pemberangkatan gelombang awal ibadah umroh, dilaksanakan dengan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi,

2. PPIU yang berencana memberangkatkan, segera menyerahkan data jemaah umroh kepada Ditjen PHU,

3. Untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi,

4. Skema keberangkatan:

a. Jemaah umroh melakukan screening kesehatan 1x24 jam sebelum berangkat;
b. Pelaksanaan screening kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi Covid-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR;
c. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah;
d. Pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan;
e. Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji.

5. Skema kepulangan:

a. Melakukan pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan kepulangan;
b. Saat kedatangan di Indonesia, jemaah dilakukan PCR (entry test);
c. Pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5x24 jam;
d. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah umrah saat kepulangan;
e. Saat hari ke-4 jemaah dilakukan PCR (exit test), dan bila hasilnya negatif, jemaah dapat pulang kembali ke rumah masing-masing.

Beri Komentar