Komisi I Minta Pemerintah Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

Menurutnya, pemberian izin bagi atlet Israel untuk tampil di tanah air bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat, tetapi juga dapat mencederai amanat konstitusi yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan. Karena itu, ia meminta agar pemerintah menunjukkan sikap politik luar negeri yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia.

“ Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Sukamta mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah konsisten menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap itu tertuang jelas dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’.

Sejarah pun telah mencatat konsistensi sikap tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia karena menolak bertanding melawan Israel. Kemudian pada Asian Games 1962, Indonesia juga menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC), keputusan yang kala itu sempat menimbulkan ketegangan internasional, namun mempertegas prinsip anti-penjajahan Indonesia. Bahkan di masa modern, pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul gelombang penolakan terhadap partisipasi tim nasional Israel.

“ Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” ujar Sukamta.

Ia menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang hingga kini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025, sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023. Tragisnya, mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

“ Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” tegas wakil rakyat dari Dapil DIY itu.

Sukamta menambahkan, pemerintah juga tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada Israel, baik dalam hal pemberian visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Ia menekankan, prinsip moral dan amanat konstitusi harus lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan teknis penyelenggaraan.

“ Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis,” ujarnya.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, Sukamta menilai ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

“ Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” pungkasnya.