Agar Data Masyarakat Tak Bocor, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 21 Mei 2021 17:33

Chairman Communicaton And Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Persadha, Berbagi Tips Agar Kejadian Kebocoran Data Pribadi Di Kalangan Pemerintah Tak Lagi Terjadi. (Foto: CISSRec)

Data pribadi penduduk seharusnya aman di sistem instansi pemerintah.

Dream – Pakar keamanan siber menilai tak ada sistem yang aman seratus persen, termasuk di kalangan pemerintah, dari ancaman peretasan. Perlu ada sistem terbaik yang dijalankan oleh orang-orang yang kompeten.

“ Agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi,” kata Chairman Communicaton and Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Persadha, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 21 Mei 2021.

Ditambah lagi, kejadian kebocoran data pribadi harusnya tidak terjadi pada data yang dihimpun oleh negara. Pratama menyarankan, sebaiknya seluruh instansi pemerintah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengaudit secara digital forensic. Dengan cara ini, celah keamanan bisa diketahui.

“ Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang,” kata dia.

1 dari 1 halaman

Uji Sistem Berkala

Pratama juga menyarankan pemerintah menguji sistem alias penetration test secara berkala. Uji ini dilakukan di semua sistem lembaga pemerintahan.

“ Ini sebagai langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera,” kata dia.

Penguatan sistem dan SDM harus ditingkatkan, adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan. Indonesia masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih rendah.

Yang terpenting dibutuhkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang isinya tegas dan ketat seperti di eropa. Ini menjadi faktor utama, banyak peretasan besar di Tanah Air yang menyasar pencurian data pribadi.

“ Tentu kita tidak ingin kejadian ini berulang. Karena itu, UU PDP sangat diperlukan kehadirannya, asalkan mempunyai pasal yang benar-benar kuat dan bertujuan mengamankan data masyarakat,” kata Pratama.