Pemerintah 'Nombok' Rp 2 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Lebih besarnya biaya kesehatan peserta yang sakit dibandingkan jumlah iuran yang diterima menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit tahun lalu.

Dream - Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan mengakui adanya kekurangan dana dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan pada tahun lalu sebesar Rp 2 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan terjadinya kekurangan dana tersebut karena adanya ketidaktepatan perkiraan iuran masuk dan biaya kesehatan.

" Ini program baru, belum semua orang masuk, yang masuk pun banyak yang sakit, ada effect selection, ada insurance effect, iuran juga harus kita sesuaikan dengan data historical baru," ujarnya di Jakarta.

Karena alasan tersebut, lanjut Fachmi, BPJS Kesehatan harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 42,65 triliun untuk melayani 92 juta orang yang datang berobat. Sebanyak 62 juta berobat ke Puskesmas, sedangkan 21 juta orang berobat ke Rumah Sakit, dan 5 juta lebih peserta BPJS harus dirawat.

Sementara, dana yang masuk dari iuran hanya sebesar Rp 40 triliun. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 2 triliun guna menutupi kekurangan anggaran ini.

" Ada mismatch Rp 2 triliun, dan itu sudah kita tutup dengan cadangan teknis dan sudah kita siapkan dari awal tahun sebesar Rp 5 triliun, itu tahun lalu," tandasnya.