Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Apa Kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Tentang Bitcoin?
Mata uang digital ini menjadi buah bibir karena nilai tukarnya yang `mencekik`.
Dream – Bitcoin menjadi buah bibir masyarakat belakangan ini. Tingginya nilai tukar bitcoin, terakhir mencapai Rp189 juta, menarik perhatian berbagai pihak.
Salah satunya adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dilansir dari Merdeka.com, Jumat 8 Desember 2017, Sri Mulyani meminta masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi di uang digital semacam bitcoin.
"Bagi Indonesia, yang nampaknya sering dimunculkan karena harganya makin tinggi, ini dilirik sebagai suatu bentuk investasi. Tapi kita tidak berharap terjadi spekulasi atau bubble yang kemudian bisa merugikan," kata dia di Jakarta.
Mata uang digital dan investasi mata uang digital, kata Sri Mulyani, merupakan ranah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur dan mengawasi investasi di lembaga jasa keuangan.
"Kalau dia merupakan suatu currency yang competing terhadap currency yang formal di Indonesia, itu adalah suatu yang harus di-address oleh BI. Kalau dia investasi, harusnya OJK yang mengeluarkan statement, apakah badan atau produk seperti itu memang safe bagi investasi," kata dia.
Sri Mulyani mengharapkan masyarakat dapat lebih bijak memilih investasi yang aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Proteksi terhadap mereka yang akan gunakan komoditas atau barang tersebut apakah sebagai investasi atau tujuan lain, harus tetap di dalam konteks keamanan dari investasi dan sesuai rambu-rambu peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan mata uang,” kata dia. (ism)