Pantau Realisasi Komitmen Pengadaan Dalam Negeri Bernilai Triliunan Rupiah, Jokowi : `Ini Uang Rakyat`

Reporter : Alfi Salima Puteri
Rabu, 25 Mei 2022 16:47

Foto: Tangkapan Layar Akun Instagram @jokowi

Menurutnya, hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi.

Dream - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri. Berasal dari anggaran dalam APBN dan APBD, langkah impor justru menjadi tindakan keliru jika sampai dilakukan aparatnya.

" Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat," tegas Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu, 25 Mei 2022.

Dengan kebijakan pengadaan dari barang dalam negeri presiden berharap bisa menggerakan perekonomian nasional sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.

Terlebih kondisi perekonomian di dunia saat ini masih menghadapi situasi penu ketidakpastian dan setiap negara terus berupaya memulihkan ekonominya.

1 dari 3 halaman

Jokowi mengapresiasi laporan adanya komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp802 triliun untuk kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Serta Rp296 triliun yang dianggaran BUMN untuk kebutuhan pengadaannya.

Namun di luar dari prestasi penggunaan anggaran itu, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.

“ Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Kepala Negara juga menegaskan bahwa dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah diperoleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk lokal ini.

“ Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor," tegasnya.

Selanjutnya, Jokowi berharap produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

3 dari 3 halaman

" Sejauh ini yang punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Karena itu, saya mendorong pemda-pemda lain untuk segera membangun e-Katalog Lokal ini," tuturnya.

Selain itu, Jokowi juga mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri agar segera masuk ke dalam e-Katalog Lokal dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah, serta membuka lapangan kerja.