Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
Dream - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 11 Januari 2021 mengumumkan sudah mengeluarkan izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin covid-19, CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac BioTech. Rencananya, Presiden Jokowi bakal mendapatkan vaksin tersebut pada 13 Januari 2021 mendatang.
Selanjutnya tenaga kesehatan bakal jadi kelompok prioritas yang mendapat vaksin tersebut. Vaksin bakal diberikan dua kali, melalui suntikan dengan dosis 0,5 ml. Jarak antara vaksin pertama dan kedua adalah 14 hari.
Bila sudah disuntikkan vaksin dua kali, makan sudah mendapat full dose. Penting diketahui, setelah disuntik antibodi tak langsung terbentuk terhadap virus Covid-19. Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), memberikan penjelasan pada konferensi pers yang digelar BPOM, Senin 11 Januari 2021.
" Hal yang harus diperhatikan setelah disuntik 2 kali, antibodi gak langsung tinggi. Perlu waktu, paling tidak setelah 14 hari hingga 1 bulan baru maksimal. Di waktu itu orang masih rentan (tertular) maka masker tak boleh lepas. Maka kita hrus bersama-sama diimunisasi, itu kuncinya," ujar Prof Sri.
Ketua PP. Perhimpunan Alergi dan Immunologi Indonesia / Wakil Ketua Bidang PR PB IDI, Prof. DR. Dr. Iris Rengganis, SpPD-KAI juga menjelaskan kalau vaksin tak bisa langsung diberikan dua dosis. Vaksin bakal diberikan dalam dua kali suntikan secara bertahap.
" Vaksinnya 2 kali karena vaksinnya mati (inactivated) tidak berkembang biak lagi dalam tubuh. Sistem imun tubuh tak bisa menerima langsung 2 dosis. Tunggu dua minggu dan terus lakukan 3 M jangan sampai ada miskomunikasi," kata Iris dalam kesempatan yang sama.
Setelah disuntik vaksin full dose, penting diketahui, kalau tak lantas si penerima bakal kebal terhadap Covid-19. Menurut Profesor Sri, tak ada vaksin apapun yang bisa memberikan perlindungan seratus persen. Vaksin yang diberikan akan bekerja 'membantu' tubuh bila tertular kondisinya tidak sampai parah.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Dream - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hari ini, 11 Januari 2021 mengumumkan sudah mengeluarkan izin edar vaksin CoronaVac, yang diproduksi oleh Sinovac Biotech. Tentunya izin ini bukan izin edar biasa tapi bersifat darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).
Uji klinis tahap tiga sudah dilakukan di Brasil dan hasilnya, vaksin Sinovac 78 persen efektif mencegah Covid-19. Sementara di Bandung hasil efektivitasnya 65,3 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar WHO di mana angkanya minimal 50 persen.
" BPOM melakukan evaluasi pengasawan bahan baku, proses pembuatan hingga produk, sesuai standar internasional. BPOM melalui pengujian obat, pemastian badge, pelulusan bagde, untuk Covid-19 dari WHO maka CoronaVac memenuhi persyaratan untuk diberikan EUA," kata Dr. Ir. Penny K. Lukito, ketua BPOM dalam acara yang disiarkan langsung dari gedung BPOM, 11 Januari 2021.
Penerbitan EUA ini juga dilakukan oleh sejumlah negara. Hal ini karena persyaratan EUA dari WHO terpenuhi, salah satunya karena pemerintah telah menetapkan kondisi kedaruratan Covid-19.
" Penerapan ini dilakukan semua regulator obat di seluruh dunia, secara internasional EUA selaras dengan panduan WHO dengan kriteria keadaan kedaruratan oleh pemerintah, terdapat cukup bukti ilmiah, memiliki mutu standar, kemanfaatan lebih besar dari risiko berdasarkan pada kajian klinik dan non klinik dan belum ada alternatif pengobatan atau pencegahan penyakit," kata Peni.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Dream - Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Hindra Irawan, memastikan vaksin Covid-19 yang akan digunakan aman, efektif, dan manjur. Sebagai jaminan, pemerintah siap menanggung seluruh biaya perawatan jika ada efek akibat vaksinasi tersebut
" Kandungan vaksin yang dipilih dan dipergunakan oleh pemerintah dipastikan tidak berbahaya karena sudah dipantau keamanannya sejak uji pra klinik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain," ujar Hindra.
Hindra mengingatkan vaksin bukan produk biologis sehingga potensi timbul reaksi ikutan pada tubuh setelah vaksinasi selalu ada. Beberapa reaksi ikutan tersebut seperti nyeri dan bengkak di titik penyuntikan.
Jika terdapat gejala ikutan pasca imunisasi, Hindra mengatakan pasien akan mendapatkan perawatan dan pengobatan. Selama masa perawatan, Komnas KIPI ajan menjalankan investigasi terkait kausalitas KIPI.
Selain itu, lanjut Hindra, seluruh biaya perawatan untuk pasien KIPI ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
" Seperti tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017," kata dia.
Hindra mengatakan untuk mengantisipasi munculnya KIPI, Pemerintah telah menyiapkan skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI. Di antaranya, setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) telah menetapkan nara hubung yang dapat dikontak apabila ada keluhan dari penerima vaksin.
Selanjutnya, Fasyankes tempat pasien mendapatn suntikan akan melaporkan ke Puskesmas dan rumah sakit, kemudian dilanjutkan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota.
Untuk kasus KIPI serius, dinas kesehatan kabupaten atau kota akan melakukan konfirmasi kebenaran ke puskesmas atau Fasyankes pelapor.
" Jika benar terkonfirmasi sebagai KIPI serius maka kasus harus segera dilakukan investigasi oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota dan puskesmas atau fasyankes, berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan jika diperlukan berkoordinasi pula dengan Komite Ahli Independen," ucap Hindra.
Jika diperlukan uji sampel vaksin, dinas kesehatan provinsi akan berkoordinasi dengan Balai Besar POM provinsi. Hasil investigasi akan segera dilaporkan ke dalam website keamanan vaksin untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh Komite Ahli Independen.
Sumber: Merdeka.com/Supriatin
Dream – Pemerintah akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 minggu depan. Yang pertama kali mendapatkan vaksin adalah presiden,
“ Dilanjutkan gubernur, walikota, dan bupati,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual, Jumat 8 Januari 2021.
Saat ini, pemerintah sedang menanti lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk emergency use dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Secara total, vaksinasi COVID-19 akan menyasar kepada 180 jutaan penduduk atau 70 persen. “ Arahan(nya), ini bisa selesai satu tahun,” kata dia.
Airlangga melanjutkan, pemerintah mengadakan vaksin COVID-19 sebanyak 426 juta dosis. Pemerintah bekerja sama dengan para produsen COVID-19 seperti Sinovac, Astrazenica, GAVI, dan Pfizer.
“ Diharapkan akses seluruh kebutuhan vaksin bisa dipenuhi pada periode 2021 ini,” kata dia.
Kemudian, ada juga vaksin merah putih. “ Diharapkan pada kuartal kedua akhir bisa diproduksi Bio Farma dan diujicobakan pada akhir tahun ini dan diproduksi kuartal IV sehingga diharapkan 2022 diharapkan sudah ada vaksin-vaksin dalam negeri.” Kata dia.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Advertisement
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN