Strategi Food Estate dalam Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Efektifkah?

Reporter : Wuri Anggarini
Jumat, 2 Juli 2021 20:11
Strategi Food Estate dalam Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Efektifkah?
Bidang pangan ikut merasakan dampak Covid-19 dan mengubah tata kelola ketersediaan pangan dunia termasuk Indonesia.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini ternyata memberikan banyak dampak nggak hanya dari segi kesehatan saja. Bidang pangan juga ikut merasakan dampak yang signifikan, di mana Covid-19 ternyata telah mengubah tata kelola ketersediaan pangan dunia termasuk Indonesia. Jadi, apa yang harus dilakukan?

Potensi Krisis Pangan Sudah Diprediksi

Potensi Krisis Pangan Sudah Diprediksi© 2021 Shutterstock

Fenomena ini yang menjadi perhatian menteri negara anggota G20. Dalam pertemuan di Italia pada Selasa (29/6) lalu, mereka menyerukan adanya peningkatan upaya yang sangat signifikan buat menangani penyebab utama kerentanan pangan yang berpangkal pada masalah kemiskinan, kemampuan produksi, sampai logistik.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi memberikan pernyataan terbuka dalam pertemuan tersebut.

“Pandemi telah menciptakan situasi yang lebih sulit bagi upaya menciptakan ketahanan pangan, jika tidak segera diatasi, maka akan menciptakan masalah kesehatan dan harapan hidup,” ungkap Retno.

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) telah mengingatkan potensi terjadinya krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi.

Strategi yang Disusun Pemerintah

Strategi Food Estate dalam Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Efektifkah?© 2021 Shutterstock

Merespons kondisi yang ada, jelas Indonesia nggak bisa tinggal diam. Pemerintah Indonesia pun sudah merancang konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan yang disebut dengan program lumbung pangan nasional atau food estate.

Langkah ini pun mendapatkan tanggapan dari pegiat lingkungan dan pakar gizi. Mereka menilai respons pemerintah sebaiknya fokus pada pola distribusi dan produksi pertanian yang tepat bagi kebutuhan masyarakat di tingkat pusat hingga lokal.

Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, menilai respons pemerintah tidak tepat dalam menjawab kekhawatiran krisis pangan melalui food estate.

“Permasalahan terletak pada distribusi dan pemasaran produk pertanian akibat pandemi, bukan ketersediaanya. Justru kekhawatiran dari banyak pihak semakin besar mengingat hal ini akan mengulang kegagalan banyak program food estate masa lalu, apalagi di Kalimantan Tengah yang menggunakan lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG),” kata Iola.

Anggaran Besar untuk Sektor Ketahanan Pangan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi jelas tidak tinggal diam dengan kondisi yang sedang terjadi. Presiden telah menyiapkan anggaran besar untuk sektor ketahanan pangan di tahun 2021, yaitu sekitar Rp 104,2 triliun, termasuk di dalamnya untuk proyek food estate.

Rencananya anggaran ini akan dialokasikan ke sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di antaranya Rp 34,3 triliun untuk Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rp 21,8 triliun untuk Kementerian Pertanian, dan Rp 6,7 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menyikapi anggaran dana yang nggak main-main ini, DPR RI sudah meminta pemerintah mengevaluasi proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 pekan lalu. Alasannya, program ini berpotensi terjadi tumpang tindih anggaran dan target produksi yang nggak terukur.

Pemerintah sendiri memulai proyek food estate pada tahun 2020 lalu di lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 30ribu hektar dari target 770.661 hektar di dua kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Food Estate Bukan Jadi Usulan Pertama

Ide program lumbung pangan atau food estate ini sendiri bukan pertama kalinya muncul. Di era pemerintahan sebelumnya, ide mengalihfungsikan lahan berskala bersar untuk mendukung ketahanan pangan juga pernah dicetuskan. Tapi, nggak ada satu pun program yang berhasil.

Melihat ke belakang, kegagalan ini tercermin dalam program yang dilakukan selama zaman Orde Baru. Kegagalan ini disebabkan oleh 1,4 juta hektar gambut menjadi rusak dan kehilangan fungsinya sebagai tandon air. Nah, tandon air gambut juga memiliki fungsi penting, lho. Lahan ini dapat menyerap air di musim hujan dan melepaskannya perlahanke aliran air di sekitarnya saat musim kering datang.

Program yang juga menyasar pada pembukaan gambut berisiko menimbulkan bahaya lingkungan jangka panjang seperti kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asam saat kemarau, banjir saat musim penghujan, hingga efek pelepasan emisi karbon yang memperparah pemanasan global.

“Saya melihat transparansi dalam hal ini penting untuk dilakukan pemerintah, karena kebijakan istimewa seperti program food estate sebagai salah satu program strategis nasional membutuhkan pengawalan dari masyarakat. Terutama karena pemulihan dan perlindungan lahan gambut merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan dalam menahan laju pemanasan global. Selain itu, kebijakan pembukaan lahan yang istimewa seperti ini juga rentan menyebabkan konflik masyarakat akibat perampasan lahan,” tambahnya.

Selain itu, kegagalan juga terjadi dalam program pencetakan sawah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyasar 1,2 juta hektar hutan di Merauke, Provinsi Papua.

Pengembangan Produksi Pangan Tidak Perlu Merusak Ekosistem

Strategi Food Estate dalam Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Efektifkah?© 2021 Shutterstock

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam izin usaha pengelolaan lahan, nggak terkecuali tebu dan kelapa sawit. Pelaksanaan program ini menuai protes karena adanya dampak terkait masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi. Nggak terkecuali dari masyarakat adat.

Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation), mengatakan hal yang perlu dipastikan adalah bagaimana pemerintah dalam hal pengembangan produksi pangan tidak perlu merusak ekosistem yang ada.

“Yang terjadi di Merauke, sampai hari ini, estate-nya tidak jadi-jadi. Tapi, penebangan hutannya terus berlangsung dengan alasan pengembangan food estate. Padahal cara yang dapat dilakukan di Papua bisa melalui intensifikasi pada lahan sawah daerah transmigran yang dapat dimaksimalkan produktivitasnya dan tidak harus membuka lahan baru,” kata Bustar.

Ia pun memberikan contoh program kemandirian pangan yang dilakukan EcoNusa di tiga perkampungan Maluku Utara, yaitu Gane, Posi-posi, dan Samo di tahun 2018 lalu. Ternyata masyarakat di ketiga kampung ini sudah meninggalkan kebiasaan bercocok tanam karena mengandalkan pasokan beras dari wilayah lain.

“2019 awal kita ajak mereka berpikir untuk menanam padi. Mulai kita cari bibit varietas lokal tapi di kampung itu tidak ada, karena mereka sudah 20 tahun lebih tidak tanam padi. Akhirnya dapat dari kampung lain. Kita mulai tanam padi ladang pertengahan 2019 dan berhasil panen pada akhir tahun sekitar 50 ton gabah di masing-masing kampung. Maret 2020, saat pandemi terjadi, transportasi tidak masuk untuk distribusi logistik. Tapi masyarakat merasa aman karena mereka punya cadangan pangan yang kuat,” tutur Bustar.

FAO sendiri memiliki empat aspek ketahanan pangan. Pertama, ketersediaan bahan pangan berkualitas dalam jumlah mencukup. Kedua, akses individu atas sumber pendapatan yang memadai untuk mendapatkan makanan bernutrisi. Ketiga, pemanfaatan atas bahan pangan lewat diet yang memadai, air bersih, sanitasi, dan penjagaan kesehatan. Keempat adalah stablitas, di mana individu, populasi dan rumah tangga bisa mendapatkan akses atas bahan pangan memadai setiap waktu.

Ketahanan Pangan Itu Penting Demi Memastikan Pemenuhan Hak Masyarakat Lokal

Food & Nutrition Scientist, Mulia Nurhasan menambahkan dua aspek ketahanan pangan baru yang diusulkan oleh pakar ketahanan pangan dan gizi dalam High level panel of experts on food security and nutrition (HLPE) 2020, yaitu sustainability (keberlanjutan) dan agency (keberdayaan).

“Konsep food estate tidak dapat menjamin aspek ketahanan pangan dari segi aksesibilitas dan kebermanfaatan, karena akses terhadap pangan beragam yang kaya akan zat gizi mikro bagi masyarakat lokal di tempat food estate digarap, bisa jadi malah terhambat. Apalagi dalam menjamin dua aspek ketahanan pangan tambahan, yaitu keberlanjutan dan keberdayaan.” kata Mulia.

Ia juga menambahkan, selain karena kecenderungan terhadap satu atau beberapa komoditas tertentu, food estate juga mendorong terjadinya pembukaan lahan besar-besaran.

“Ada resiko penurunan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat lokal, yang biasanya mudah di akses dari hutan dan lingkungan sekitar mereka,” tambahnya.

Hasil studi Center for International Forestry Research (CIFOR) menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perhutanan lebih banyak mengonsumsi sayur dan ikan. Berbeda dengan daerah deforestasi tinggi yang lebih banyak mengonsumsi pangan olahan dan minuman manis.

“Tingginya konsumsi pangan olahan, khususnya pangan ultra-proses dan minuman manis dapat menyebabkan naiknya angka penyakit tidak menular, seperti diabetes, darah tinggi, stroke, dan lainnya,” jelasnya.

Jadi, pada akhirnya program ketahanan pangan dan gizi harus disesuaiakan dengan kebutuhan dan potensi pangan dan gizi di masing-masing wilayah. Hal ini penting agar bisa terus menjaga keberlanjutan produksi lokal.

“Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pangan yang top down, sekaligus menghindari fokus yang berlebihan pada produksi beras. Kebijakan pangan yang mempertimbangkan keberdayaan masyarakat lokal dan mengedepankan desentralisasi sistem pangan, bisa meningkatkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan,” tutup Mulia.

Beri Komentar