Indonesia dan Malaysia perlu merumuskan pendekatan kolektif agar standar keberlanjutan dari negara-negara produsen tidak diposisikan sebagai hambatan dalam perdagangan internasional.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia dalam menjawab tantangan global di sektor minyak nabati, khususnya crude palm oil (CPO). Menurutnya, dua negara tersebut kini telah mencatat nilai perdagangan bilateral sebesar 24 miliar dolar AS dan secara agregat menjadi produsen utama minyak nabati dunia.
“ Kita adalah produsen minyak nabati terbesar secara agregat. Dan kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana mekanisme agar sustainability standard kita diterima oleh beberapa negara, seperti Eropa dan kawasan dunia lainnya,” ujar Ravindra dalam kegiatan BKSAP DPR RI bersama Young Parliamentarians of AIPA di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (07/08/2025).
Sorotan utama Ravindra terletak pada isu keberlanjutan, mengingat semakin banyak negara—terutama di kawasan Uni Eropa—yang memberlakukan regulasi ketat terhadap produk-produk berbasis kelapa sawit. Ia menilai, Indonesia dan Malaysia perlu merumuskan pendekatan kolektif agar standar keberlanjutan dari negara-negara produsen tidak diposisikan sebagai hambatan dalam perdagangan internasional.
Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah memperkuat peran Indonesia-Malaysia Council on Palm Oil, forum bilateral yang berfungsi merumuskan sekaligus menyelaraskan standar keberlanjutan sawit di kedua negara.
“ Kita sudah punya standar sustainability. Sekarang tugas kita adalah memastikan standar ini bisa diterima oleh negara-negara mitra dagang, agar akses pasar kita tetap terjaga dan terus meningkat ke depannya,” lanjut Ravindra, yang merupakan legislator Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat V.
Langkah ini, imbuhnya, merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang aktif dan antisipatif, terlebih dalam lanskap perdagangan global yang sering kali menghadirkan tantangan bagi komoditas strategis dari negara-negara berkembang. Melalui kolaborasi regional, Indonesia dan Malaysia diharapkan mampu memperkuat posisi tawar serta mendorong terciptanya standar global yang lebih inklusif dan adil bagi para produsen utama.
