Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK, BPJPH Gandeng LPPOM MUI

Reporter : Ahmad Baiquni
Minggu, 18 Oktober 2020 06:01
Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK, BPJPH Gandeng LPPOM MUI
Sinergisitas ini diharapkan dapat membantu UMK bersaing.

Dream - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangi kerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kerja sama ini dijalankan untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Penandatanganan tersebut dijalankan oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki dengan Wakil Direktur LPPOM-MUI Muti Arintawati. Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi hadir menyaksikan penandatangan nota kerja sama tersebut.

" Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMK karena berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Program fasilitasi ini sebagai salah satu bentuknya," ujar Zainut, melalui keterangan tertulis diterima Dream.

Zainut mengatakan UMK merupakan kelompok usaha yang berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMK yang hampir 98 persen dari total unit usaha amat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

" Sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi pelaku UMK, Kemenag melalui BPJPH telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK," kata dia.

1 dari 5 halaman

Berkontribusi Positif

Zainut berharap dengan memiliki sertifikat halal, pelaku UMK beradaptasi terhadap perubahan di tengah arus perdagangan global juga pandemi. Setifikat halal dapat meningkatkan nilai tambah produk halal UMK.

" Saya berharap fasilitasi sertifikasi halal ini dapat memberikan kontribusi positif guna terciptanya kolaborasi untuk penyelenggaraan jaminan produk halal dan pemenuhan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha, utamanya UMK," jelas Wamen.

Selain dengan LPPOM-MUI, Kemenag telah melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMK dengan 11 Kementerian/Lembaga pada 13 Agustus 2020. Sinergi ini untuk menyediakan pedoman bagi para pihak dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal.

" Sinergi Kemenag dengan 11 K/L juga dalam rangka sosialisasi, pendampingan, pembiayaan pengurusan sertifikasi halal, pendataan koordinasi pembinaan pelaku UMK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang para pihak," ucap Zainut.

2 dari 5 halaman

Pengusaha UKM Beromzet di Bawah Rp1 M Gratis Sertifikasi Halal

Dream - Pemerintah memberikan keringanan melalui Badan Pengelola Jaminan Produk Halal untuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Keringanan itu berupa pengurusan sertifikasi halal secara gratis untuk pengusaha UKM dengan omzet di bawah Rp1 miliar.

" Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki omzet di bawah Rp1 miliar dikenakan tarif Rp0 atau gratis. Selain itu, kami juga sudah memangkas durasi proses sertifikasi halal dari 117 hari menjadi 21 hari," ujar Fachrul melalui keterangan tertulis.

Fachrul menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi virtual dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Rakor bertujuan mempercepat perputaran ekonomi lokal dan memperbaiki daya beli masyarakat yang sempat turun akibat pandemi Covid-19.

Fachrul melanjutkan agar keringanan tersebut dapat berjalan, pihaknya menerapkan subsidi silang.

Dana yang disetorkan usaha dengan omzet di atas Rp1 miliar digunakan untuk menyubsidi pelaku UMK beromzet di bawah Rp1 miliar.

" Termasuk dengan melakukan relokasi anggaran di Kemenag dan BPJPH," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

Usaha Risiko Rendah dan Tinggi

Kemudian, Fachrul mempersilakan para pelaku usaha dengan risiko sangat rendah untuk mendeklarasikan produknya halal tanpa perlu memiliki sertifikat. Sebagai contoh pedagang buah potong atau pedagang gorengan.

" Khusus usaha kecil ini mereka bisa mendeklarasikan produk halalnya kepada masyarakat dan tidak pelu memiliki sertifikat," kata dia.

Sedangkan untuk usaha dengan risiko sedang dan tinggi, terang Fachrul, tetap mengikuti ketentuan BPJPH. Sehingga tetap diharuskan mengurus sertifikasi halal.

" Terkait pemangkasan durasi sertifikasi halal, baik dalam negeri dan luar negeri, memang belum jalan karena kami masih menunggu omnibus law," ucap Fachrul.

Kepala BPJPH, Sukoso, menjelaskan dalam periode antara 17 Oktober 2019 hingga 27 Mei 2020 sudah ada 4.051 pelaku usaha memiliki sertifikasi halal. Dari angka tersebut, 2.394 di antaranya atau sekitar 59 persen adalah pengusaha UMK.

4 dari 5 halaman

Menag Tegaskan RUU Omnibus Law Tak Bakal Hapus Sertifikasi Halal

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi, membantah akan adanya penghapusan sertifikasi halal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Fachrul menyatakan RUU tersebut disiapkan justru untuk mendorong proses pengurusan sertifikasi halal yang lebih singkat.

" Oh nggak, nggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien," kata Fachrul dikutip dari Merdeka.com.

Dia mengatakan penyederhanaan prosedur sertifikasi halal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi selalu meminta agar proses administrasi apapun dapat disederhanakan.

" Bapak Presiden nggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Harus ada kepastian. Bagus sekali niat beliau itu," kata dia.

Seperti diketahui rencana penerbiatan RUU Omnibus Law banyak menuai polemik. Muncul sejumlah kekhawatiran jika RUU ini diterapkan, mulai dari ketenagakerjaan hingga sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah, menilai kemunculan polemik lantaran RUU ini dinilai lebih memihak kepada kepentingan investasi. Di sisi lain, RUU ini dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat dalam negeri, khususnya para pekerja.

" RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," kata dia.

Sumber: Merdeka.com/Supriatin

5 dari 5 halaman

Kata Kemenko Perekonomian Soal Draf RUU Omnibus Law Lapangan Kerja Bocor

Dream - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah draft Rancangan Undang--Undangan (RUU) Omnibus Law penciptaan lapangan kerja yang beredar di media massa. Kementerian dibawah komando Airlangga Hartanto memastikan belum pernah menyerahkan draft kepada DPR. 

Mengutip keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu 22 Januari 2020, draf RUU yang beredar berjudul “ Penciptaan Lapangan Kerja”, sedangkan payung hukum yang sedang dalam proses finalisasi berjudul “ Cipta Lapangan Kerja”.

" RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah," tulis Kemenko Perekonomian dalam keterangan tertulisnya. 

Beredarnya aturan yang ramai disebut sebagai Draft RUU Omnibus Law, lanjut Kemenko Perekonomian dipastikan bukan draft RUU dari pemerintah. Isi dari aturan dari draft tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

" Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai," tulis keterangan tertulis tersebut. 

Terkait draft RUU Omnibus Law tersebut, pemerintah telah merampungkan substansi RUU Cipta Lapangan Kerja dan telah diusulkan ke Badan Legislasi Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional.

Rencananya, DPR RI akan menetapkan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, hari ini.

Selanjutnya, pemerintah akan langsung menyiapkan Surat Presiden (Surpres) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI setelah RUU Cipta Lapangan Kerja dipastikan tercantum dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Dalam Surpres tersebut, Presiden akan menyertakan draft Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja. " Sampai saat ini Surat Presiden tersebut belum disampaikan."
 
Kemenko Perekonomian juga memastikan ppemerintah akan selalu memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sampai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut disampaikan kepada Ketua DPR RI.
 
RUU Cipta Lapangan Kerja adalah terobosan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara perluasan lapangan kerja dan perlindungan pekerja, untuk menghasilkan investasi baru sehingga dapat menampung 9 juta calon pekerja demi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Maju.

Beri Komentar