Pentingnya dukungan nyata terhadap Pupuk Indonesia agar dapat menjalankan program kerja secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penyelesaian persoalan pasokan gas serta ketergantungan terhadap impor bahan baku sebagai kunci keberhasilan pengembangan industri pupuk nasional. Isu ini mencuat dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama sejumlah BUMN strategis ke Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/6/2025).
“ Intinya ada dua tantangan besar, yaitu ketersediaan gas dan harga gas. Saat ini, sekitar 70 persen biaya produksi pupuk ditentukan oleh dua faktor ini,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Ia menjelaskan, ketersediaan dan biaya gas sangat menentukan lokasi pembangunan pabrik pupuk di Indonesia. “ Apakah pabrik akan dibangun di Kalimantan atau Aceh, itu sangat tergantung pada pasokan gas dan biayanya,” jelasnya.
Meskipun begitu, Andre optimistis karena cadangan gas dalam negeri masih cukup memadai, bahkan terdapat beberapa temuan sumber baru. Namun ia menggarisbawahi bahwa sinergi antarkomisi di DPR diperlukan demi memastikan dukungan maksimal bagi BUMN.
“ Kami di Komisi VI akan berkomunikasi dengan Komisi terkait, yakni Komisi XII, untuk mendorong BUMN mendapatkan jaminan pasokan dan harga gas yang wajar,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain soal gas, Andre juga menyinggung ketergantungan terhadap impor bahan baku pupuk, seperti fosfor, yang hingga kini masih diimpor dari negara seperti Yordania.
“ Bahan baku pupuk seperti fosfor dan lain-lain memang sebagian besar masih diimpor, misalnya dari Yordania. Tapi insya Allah, bahan-bahan seperti itu masih bisa kita dapatkan karena sudah ada kerja sama puluhan tahun,” ungkapnya.
Dengan adanya dua tantangan besar tersebut, Andre menekankan pentingnya dukungan nyata terhadap Pupuk Indonesia agar dapat menjalankan program kerja secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
