Wakil Ketua KPK Minta Kemenag Evaluasi Rencana Kartu Nikah

KPK khawatir rencana pembuatan kartu nikah memicu persoalan sepetrti e-KTP jika tak disiapkan dengan benar.

Dream - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) untuk meninjau ulang program penerbitan kartu nikah. Badan anti-rasuah itu tak ingin rencana baru itu menimbulan persoalan seperti kasus e-KTP.

" Ini perlu dievaluasi kembali, bukan tidak boleh. Jadi jangan sampai terjadi seperti e-KTP," kata Basaria saat menghadiri acara Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Kemenag di Depok, Jawa Barat, Jumat, 23 November 2018.

Basaria berujar, program ini sebenarnya baik namun harus benar-benar diawasi agar pelaksananya tidak mengambil keuntungan dalam penerbitan kartu nikah.

" Tapi ini bagus kalau di hotel, langsung ketahuan namanya atau kalau ngontrak (rumah). Itu mungkin dengan adanya seperti itu kalau nginep di hotel sudah ketahuan ini istrinya," ucap dia.

Bahkan, dia sempat bergurau kalau itu ide dari istri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Trisna Willy Lukman Hakim. " Mungkin ini idenya Bu Tri," ujar Basaria disambut tawa hadirin.

Basaria menyadari, dalam membuat kebijakan pasti ada yang suka dan tidak. Untuk itu, dia mengingatkan kepada Kemenag agar memilih pelaksananya yang kompeten.

" Jadi harus benar orang-orang yang kompeten dan anti korupsi," kata Basaria.(Sah)