Menag: Umroh Tidak Dihentikan, Tetap Pakai One Gate Policy

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 17 Januari 2022 19:00

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag)

Gus Yaqut menegaskan OGP tidak akan dihapus.

Dream - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan penyelenggaraan umroh tidak dihentikan namun tetap menerapkan One Gate Policy. Dia telah meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh agar tidak menghentikan pengiriman jemaah umroh.

" Tidak ada pemberhentian umroh, saya juga sudah meminta kepada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh agar keberangkatan jemaah tetap menerapkan one gate policy," ujar Gus Yaqut.

Gus Yaqut menegaskan OGP tetap berlaku. Sehingga pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh hanya melalui Asrama Haji Pondok Gede dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

" Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri," kata dia.

1 dari 5 halaman

Tak Dilarang ke Luar Negeri Juga Sudah Punya Visa, Tapi...

Gus Yaqut juga menjelaskan tidak ada undang-undang yang melarang warga negara bepergian ke luar negeri, termasuk untuk melaksanakan ibadah umroh, jika sudah mendapatkan visa. Kecuali jika yang bersangkutan terkena masalah hukum.

Meski begitu, Gus Yaqut menegaskan Pemerintah punya hak melakukan pengaturan. Salah satunya dengan OGP.

" Penerapan one gate policy adalah bagian dari pengaturan yang diberlakukan Pemerintah," ucap Gus Yaqut.

Dia mengakui sempat ada usulan untuk tidak memberlakukan OGP. Tetapi setelah dilakukan evaluasi, apalagi setelah diketahui ada Tim Advance yang terkena Omicron, maka diputuskan OGP tetap berlaku.

" Kita masih pakai one gate policy saja masih ada yang kena, apalagi kalau dicabut, akan sangat riskan," ucap Gus Yaqut.

2 dari 5 halaman

Lakukan Evaluasi Komprehensif

Jemaah umroh Indonesia berangkat ke Tanah Suci mulai 8 Januari 2022. Hingga 15 Januari 2022, 1.731 jemaah umroh sudah berangkat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 jemaah umroh sudah tiba kembali di Indonesia. Atas kepulangan jemaah ini, Gus Yaqut menyatakan pihaknya melakukan evaluasi secara komprehensif.

" Kita sudah melakukan evaluasi terhadap tim advance yang pulang dari Saudi. Evaluasi akan dilaklukan lebih komprehensif seiring kepulangan jemaah umroh yang pertama," kata Gus Yaqut.

Lebih lanjut, Gus Yaqut mengungkapkan pihaknya masih mengupayakan agar Asrama Haji Pondok Gede bisa menjadi lokasi karantina para jemaah umroh sepulang dari Saudi. Hingga saat ini belum ada izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

" Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh masih terus melakukan komunikasi agar asrama haji bisa diterima sebagai tempat karantina kepulangan karena biayanya juga lebih murah dibanding tempat lain. Saya kira ini bisa meringankan jemaah umroh," kata Gus Yaqut.

3 dari 5 halaman

Pemberangkatan Umroh Dihentikan Sementara per 15 Januari 2022

Dream - Kementerian Agama menghentikan pemberangkatan jemaah umroh terhitung mulai 15 Januari 2022. Langkah ini diambil Kemenag untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan satu pintu atau One Gate Policy (OGP).

" Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan salah satu pertimbangan untuk penghentian pemberangkatan ini adalah kasus Omicron yang berkembang di sejumlah negara. Termasuk di Indonesia maupun Arab Saudi.

" Jadi kita akan melakukan evaluasi komprehensif dalam rangka evaluasi keberangkatan kemarin," kata Hilman.

Jemaah umroh Indonesia mulai berangkat ke Saudi pada 8 Januari 2021. Sejak tanggal tersebut, sebanyak 1.731 jemaah berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede sesuai skema OGP.

4 dari 5 halaman

Karantina Sebelum Berangkat

Menurut Hilman, skema OGP mewajibkan para calon jemaah umroh menjalani karantina sehari di Asrama Haji Pondok Gede sebelum terbang ke Saudi. Ketika tiba di Asrama Haji, jemaah langsung menjalani screening kesehatan dan kelengkapan dokumen serta tes PCR oleh Kementerian Kesehatan.

Hilman melanjutkan pihaknya terus memfasilitasi layanan kepada jemaah umroh serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Tetapi karena umroh digelar pihak swasta dengan skema Business to Business (B to B), dia mengimbau PPIU mempertimbangkan kondisi sebelum memberangkatkan jemaah.

" Ditjen PHU tidak bisa ikut mengatur lebih jauh karena ini B to B. PPIU bisa langsung ajukan visa ke Arab Saudi melalui vendor, jika memenuhi syarat maka bisa berangkat," kata Hilman.

5 dari 5 halaman

Ingatkan Mitigasi Kepulangan Jemaah

Selanjutnya, Hilman mengingatkan dalam kondisi pandemi, skema mitigasi kepulangan jemaah juga harus diperhatikan selain ketika berangkat. Hal ini yang menjadi bahan evaluasi menyeluruh.

" Kemenag terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Kami mendorong PPIU untuk lebih cermat dalam mengirim jemaah, jangan terlalu banyak, dan jangan dilakukan secara dadakan," kata dia.

Lebih lanjut, Hilman menyatakan jemaah yang berangkat pada 8 Januari lalu akan pulang ke Indonesia pada 17 Januari. Dia bakal melihat kondisi kesehatan jemaah ketika tiba di Tanah Air sebagai bahan evaluasi.

" Kami akan segera mengumumkan hasil evaluasi, sekali lagi bahwa evaluasi ini dilakukan seiring perkembangan Omicron di Indonesia dan Arab Saudi," terang Hilman, dikutip dari Kemenag.