Jadi Indikator Penanganan, Waketum IDI Desak Update Kematian Covid-19 Diperbaiki

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 12 Agustus 2021 15:01

Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan

Data kematian diwacanakan dihapus akibat adanya penumpukan.

Dream - Wacana penghentian sementara data laporan kematian karena Covid-19 mendapat penolakan dari Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan perbaikan bukan menghapusnya sama sekali.

Wacana untuk menghentikan sementara data perkembangan pasien meninggal karena Covid-19 pertama kali muncul dalam konferensi pers perkembangan penanganan Covid-19 dan evaluasi PPKM Senin lalu.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali menjelaskan penghapusan tersebut dilakukan akibat ditemukan persoalan dalam input data.

Luhut mengatakan Menurut dia, data yang diinput merupakan akumulasi angka kematian dalam beberapa pekan sehingga berpotensi menimbulkan distorsi.

" Harusnya diperbaiki, bukan dihapus," ujar Slamet saat diminta komentarnya terkait rencana pemerintah terrsebut

1 dari 4 halaman

"Jika Dihapus, Kita Tidak Memiliki Pegangan"

Slamet mengatakan angka kematian merupakan salah satu indikator dalam penanganan pandemi. Sedangkan indikator lainnya yaitu angka infeksi atau penularan dan angka kesakitan.

" Jika indikator tersebut dihapus, maka kita tidak memiliki pegangan. Harus diperbaiki salahnya di mana, aturannya diperbaiki," kata dia.

Slamet mengatakan seharusnya angka kematian yang dilaporkan pada data penanganan Covid-19 adalah jumlah harian, bukan kumulatif. Sehingga, data tersebut harus terus di-update.

" Harusnya yang di-update adalah kematian harian, kematian yang lalu dimasukkan dalam kematian kumulatif, bukan data harian," kata dia.

2 dari 4 halaman

Jubir Kemnko Marves Tegaskan Bukan Dihapus

Belakangan, Pemerintah mengklarifikasi rencana yang sempat memicu polemik tersebut. Langkah yang diterapkan bukan penghapusan total namun laporan data kematian tidak digunakan sementara waktu karena ada penumpukan data kematian yang diinput ke sistem.

" Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

Jodi menjelaskan penumpukan data menimbulkan distorsi pada analisis. Hal itu berpengaruh pada sulitnya penilaian pada perkembangan situasi yang terjadi di suatu daerah.

" Banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

3 dari 4 halaman

Indikator Kematian Dikeluarkan dari Data Penanganan Covid-19

Dream - Indikator kematian tidak akan lagi ada dalam data penanganan Covid-19. Pemerintah memutuskan mengeluarkan data tersebut lantaran terjadi masalah pada proses pengimputan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keputusan ini diambil dari hasil evaluasi data penanganan Covid-19 nasional. Menurut Luhut, ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi kasus kematian dalam beberapa pekan.

" Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," ujar Luhut saat konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Luhut menyatakan pihaknya terus bekerja melakukan harmonisasi data. Langkah ini dilakukan dengan memperbaiki aplikasi Silacak dan membentuk tim khusus.

" Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir," kata dia.

4 dari 4 halaman

Bentuk Tim Khusus

Tim ini akan bekerja melakukan perbaikan data setelah meninjau kondisi di lapangan. Luhut mengatakan cara ini pernah dia terapkan untuk menangani kasus di Yogyakarta.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Saat ini, kata Luhut, terjadi peningkatan kepatuhan menerapkan prokes, termasuk testing dan tracing serta capaian vaksinasi.

" Saya terima kasih juga kepada TNI, Polri, pemda, semua pihak, mahasiswa, anak-anak muda kita yang telah bahu membahu bekerja untuk menyukseskan ini," kata dia.