CONNECT WITH US!

Viral Vaksin Haram, Menteri Kesehatan Angkat Bicara

Reporter : Gladys Velonia | Sabtu, 13 Januari 2018 15:02
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (batik Merah) Saat Diskusi Mengenai Vaksin (Foto: Dream.co.id/Gladys Velonia)
Vaksin buatan Bio Farma juga digunakan di 50 negara mayoitas muslim.

Dream - Hoaks mengenai diharamkannya penggunaan vaksin merebak di media sosial. Kabar itu membuat Menteri Kesehatan Nila Moeloek angkat bicara.

Nila mengatakan masyarakat tidak perlu takut dengan penggunaan vaksi.

" Isu-isu yang beredar tentang vaksin, terutama vaksin difteri itu salah. Di 2017, difteri masuk ke dalam KLB (Kejadian Luar Biasa) karena menelan 44 kasus meninggal dari total kasus 954," kata Nila di Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Januari 2018.

Vaksin, kata Nila, perlu dilakukan guna mencegah tubuh terkena penyakit. Meski demikian, Nila mengakui setiap vaksin memiliki efek samping seperti demam, yang merupakan reaksi wajar ketika tubuh dimasukkan benda asing.

" Masyarakat bilang kalau disuntik vaksin panas. Ya kalau disuntik vaksin ya memang begitu. Ini kita lawan kuman loh, kuman aja bisa bikin meninggal," ujar Nila.

Agar wabah difteri tak kembali merebak di 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk Outbreak Response Immunization (ORI) di 170 kabupaten di 30 provinsi.

" Setiap daerah di Indonesia diperiksa terus terkait statusnya terhadap difteri. Vaksin yang digunakan dalam ORI ini buatan Bio Farma, produk dalam negeri. Harga jauh lebih murah dari impor," kata Nila.

Nila mengatakan pemilihan vaksin dari Bio Farma dilakukan karena perusahaan BUMN itu telah dipercaya sebagai perusahaan obat nomor empat dunia dan telah mengekspor produknya ke 136 negara. Sebanyak 50 diantaranya merupakan negara mayoritas muslim.

" Kalau vaksin ini berbahaya, tidak mungkin 136 negara menggunakannya. Kalau vaksin ini tidak halal, tidak mungkin negara muslim menggunakannya. Yang jelas, di tahun ini, akan kita usahakan untuk mendapat sertifikasi halal dari MUI," kata Nila.

(Sah)

 

Proses Dorce Gamalama Diakui Pemerintah Sebagai Wanita