Fakta-Fakta di Balik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Terpidana Korupsi e-KTP Rp2,3 Triliun

Alvin menambahkan Setnov memang sudah melunasi uang pengganti, namun cost of corruption atau dampak sosial dari korupsi yang dilakukan tidak pernah benar-benar bisa ditebus.

" Efek jeranya jadi semakin kabur. Ini bertolak belakang dengan prinsip bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa," tutur Alvin.

Mengingat Kronologi Kasus Setya Novanto

Setya Novanto merupakan mantan Ketua DPR dan Ketua Umum partai Golkar. Pada 24 April 2018, Setnov dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi KTP elektronik hingga merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun pada 2018 lalu.

Setnov dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Hak beraktitas di dunia politik juga dicabut selama lima tahun.

Setnov juga harus membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dititipkan kepada penyidik KPK saat itu.

Setelah masuk bui, pria asal Jawa Barat ini mendapatkan beberapa kali remisi atau pemotongan masa hukuman.

Kemudian pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Setnov. Masa hukuman yang sebelumnya 15 tahun, berkurang menjadi 12 tahun 6 bulan.

Setya dianggap memenuhi syarat bebas bersyarat karena sudah menjalani dua pertiga masa pidana.

Meskipun sudah bebas bersyarat, Setnov belum bisa berpolitik. Dia masih harus menjalani wajib lapor hingga 1 April 2029. Dia bisa Kembali berpolitik setelah dinyatakan bebas murni.