Presiden Joko Widodo
Dream - Presiden Joko Widodo kembali menyatakan program vaksinasi Covid-19 akan mulai dijalankan pekan depan. Tetapi, kepastian hari pelaksanaan vaksinasi belum ditetapkan.
" Minggu depan (vaksinasi), harinya apa? Menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM itu," ujar Jokowi saat penyerahan Bantuan Modal Kerja di Istana Bogor, disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi menegaskan tahapan BPOM harus dilalui untuk memastikan proses vaksinasi bisa berjalan. Jika izin tersebut belum terbit, maka vaksinasi belum bisa dijalankan.
" Saya enggak tahu keluarnya kapan, bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa, tapi kita harapkan izin darurat itu segera dikeluarkan oleh BPOM," kata Jokowi.
Setelah izin BPOM tersebut, Jokowi akan menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Dia berharap 70 persen penduduk Indonesia bersedia divaksin agar tercapai kekebalan komunitas.
" Sehingga jangan sampai tidak ada yang tidak mau divaksin, semua 70 persen mau divaksinasi," ucap dia.
Selanjutnya, Jokowi menegaskan tidak ada keraguan lagi pada vaksin Sinovac terkait keamanan dan kemanjurannya. Apalagi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turun tangan untuk menguji kehalalan vaksin tersebut.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan sudah menginstruksikan Menteri Kesehatan agar vaksinasi bisa dijalankan dalam satu tahun. Dia berharap vaksinasi dapat rampung dijalankan kurang dari satu tahun.
" Kalau mundur dikit enggak apa-apa tapi sudah saya minta kepada Menteri tidak lebih dari satu tahun agar kita bisa kembali normal, usaha biar normal kembali," ucap Jokowi.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Dream – Pemerintah akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 minggu depan. Yang pertama kali mendapatkan vaksin adalah presiden,
“ Dilanjutkan gubernur, walikota, dan bupati,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual, Jumat 8 Januari 2021.
Saat ini, pemerintah sedang menanti lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk emergency use dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Secara total, vaksinasi COVID-19 akan menyasar kepada 180 jutaan penduduk atau 70 persen. “ Arahan(nya), ini bisa selesai satu tahun,” kata dia.
Airlangga melanjutkan, pemerintah mengadakan vaksin COVID-19 sebanyak 426 juta dosis. Pemerintah bekerja sama dengan para produsen COVID-19 seperti Sinovac, Astrazenica, GAVI, dan Pfizer.
“ Diharapkan akses seluruh kebutuhan vaksin bisa dipenuhi pada periode 2021 ini,” kata dia.
Kemudian, ada juga vaksin merah putih. “ Diharapkan pada kuartal kedua akhir bisa diproduksi Bio Farma dan diujicobakan pada akhir tahun ini dan diproduksi kuartal IV sehingga diharapkan 2022 diharapkan sudah ada vaksin-vaksin dalam negeri.” Kata dia.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Dream - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjamin vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China aman digunakan. Ini dilihat dari data uji immunogenitas dan efikasi yang didapat dari uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat.
" Dari data keamanan, vaksin ini sudah cukup aman. Tidak ada kejadian efek samping serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin ini," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 BPOM, Lucia Rizka Andalusia, dalam diskusi virtual " Kehalalan dan Keamanan Vaksin Covid-19" yang disiarkan channel YouTube Alinea ID.
Lucia mengatakan, dari segi immunogenitas, vaksin Sinovac menunjukkan hasil cukup baik. " Sudah menunjukkan tingkat pembentukan antibodi yang bagus responsnya dalam tubuh," ucap dia.
Menurut Lucia, ada keuntungan Indonesia melakukan uji klinis. Dengan uji klinis, Indonesia memiliki data langsung mengenai efek vaksin. " Kita punya data pengalaman penggunaan di Indonesia," ucap dia.
Tetapi, BPOM juga membuka peluang penggunaan data uji klinis dari negara lain untuk mempercepat proses vaksinasi. Syaratnya, uji klinis di negara lain dilakukan dengan protokol yang sama dengan Indonesia.
Lebih lanjut, Lucia mengatakan uji klinis sebenarnya bukanlah hal wajib dilakukan sebelum suatu vaksin dipakai. Data uji klinis bisa menggunakan hasil dari negara lain yang sudah menjalankannya.
Di Indonesia sendiri, ada sejumlah vaksin yang penggunaannya tanpa melalui uji klinis di dalam negeri lebih dulu. Meski ada sebagian yang memang melakukan uji klinis.
" Sudah banyak vaksin sebelum pandemi Covid-19, dan hanya sedikit yang melakukan uji klinis di Indonesia. Vaksin influenza, vaksin polio, itu uji klinisnya tidak di Indonesia. Meski diproduksi di Bio Farma, tetapi uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia dan secara regulasi memungkinkan," kata Lucia.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Advertisement
Kepsek SD Negeri Ini Absen 4 Bulan Tapi Tetap Digaji, Auto Kena Semprot Wakil Bupati
Pemilik Kulit Kering Wajib Tahu, Ini Kandungan Makeup yang Harus Dihindari
Anak SMA Jual Kopi ala Racikan Barista di Kelas, Laris Manis
5 Jenis Olahraga Ringan Cocok Buat Si Penderita Darah Rendah, Bebas Kliyengan!
Sah Jadi UU, Ini Rincian APBN Perdana yang Disusun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Viral Video Maba Cium Kening Saat Ospek, Rektorat Akan Investigasi & Ancam Sanksi Tegas