Ini Komite Keuangan Syariah Nasional Dipimpin Presiden

�Alhamdulillah, Presiden (Presiden Joko Widodo) sudah setuju menjadi ketua, chairman, KNKS,�

Dream – Pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk membangun sinergi para pemangku kepentingan keuangan syariah. Yang menjadi pemimpinnya adalah presiden.

“ Alhamdulillah, Presiden (Presiden Joko Widodo) sudah setuju menjadi ketua, chairman, KNKS,” kata Analis Senior Divisi Pengembangan dan Pengaturan Pasar Keuangan Syariah Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifky Ismail, dalam acara “ Konsepsi Ekonomi Islam dan Perkembangannya di Indonesia” di Universitas Al Azhar, Jakarta, Kamis 6 April 2017.

Rifky mengungkapkan ada untungnya jika presiden yang menjadi pimpinan dari komite ini. Presiden, lanjutny, punya “ kekuatan” untuk meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) berkonversi menjadi bank syariah.

Untuk diketahui, konversi Bank Aceh menjadi bank syariah beberapa bulan lalu telah membuat pangsa pasar perbankan syariah menembus angka 5 persen.

“ Kalau KNKS ini terjadi dengan pimpinan Presiden dan sudah jalan—dengan kekuasaan dan back up yang baik dari KNKS, Presiden bisa ‘memerintahkan’ pimpinan daerah (supaya) BPD bisa menjadi (bank) syariah,” kata dia.

Meski bisa memerintah, kata Rifky, pimpinan KNKS tidak bisa sembarangan meminta BPD konvensional berubah bentuk menjadi bank syariah. “ Tapi, tentu perintah Presiden berdasarkan riset yang kuat, bukan hanya berbasis semangat (memajukan keuangan syariah),” kata dia.

Sekadar informasi, keuangan syariah di Indonesia berhasil menembus angka 5 persen dari konversi Bank Aceh. Dengan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, aset perbankan syariah meroket. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Mulya E. Siregar, mengatakan masuknya Bank Aceh Syariah yang beraset Rp19,79 triliun, menambah aset perbankan syariah dari Rp313 triliun-Rp323 triliun menjadi Rp342 triliun.

“ Kalau total aset perbankan nasional yang sebesar Rp6.405 triliun dibagi dengan aset perbankan syariah, pangsa pasarnya didapat 5,16-5,3 persen,” kata Mulya di Jakarta, September 2016.(Sah)