Pendaftaran Sekolah Dinas Dibuka 9 April, Terima 13.667 Siswa

Baca infonya di sini.

Dream – Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan penerimaan siswa baru untuk lulusan SMA atau sederajat untuk Lembaga Pendidikan Kedinasan Pemerintah Tahun. Pendaftaran yang dibuka dibuka mulai 9-30 April 2018 ini akan menampung 13.667 siswa.

“ Sesuai dengan pengumuman nomor : 239/S.SM.01.00/2018, pada tahun ini terdapat 13.677 kursi dibuka untuk delapan K/L yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni,” kata Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, di Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018, dilansir dari setkab.go.id.

Delapan kementerian dan lembaga yang membuka program sekolah dinas itu adalah Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).

Bagi peserta yang berminat harus melakukan pendaftaran secara online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id. Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari delapan instansi/lembaga pendidikan kedinasan. Calon hanya boleh mendaftar di satu program studi.

“ Apabila mendaftar di dua program studi atau lebih, otomoatis akan gugur,” kata dia.

Pada seleksi sekolah kedinasan ini, menurut Dwi, peserta harus melalui beberapa tahapan. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Tahapan lainnya diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

Sebelumnya peserta juga harus melalui seleksi administrasi. Setiap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SKD dikenakan biaya Rp50 ribu berdasarkan PP No. 63/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“ Teknis pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala BKN,” kata Dwi.

Untuk lembaga pendidikan kedinasan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, menurut dia, juga akan dipungut biaya pendaftaran lain yang diatur oleh masing-masing instansi. “ Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus untuk keseluruhan tahapan seleksi,” kata dia.

Dwi mengatakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan setelah dinyatakan lulus pendikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga yang bersangkutan dan pemerintah daerah (yang melakukan pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan) berdasarkan formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Dwi Wahyu Atmaji mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang bermula dari informasi penerimaan siswa-siswi/taruna-taruni ini, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan.

“ Apabila ada oknum atau siapapun yang mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan,” kata dia.

(Sah)