Jurus BI Perdalam Operasi Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah

Apa itu?

Dream – Bank Indonesia (BI) menerbitkan dua peraturan untuk memperdalam operasi moneter berdasarkan prinsip syariah. Kedua ketentuan tersebut mulai berlaku pada 2 Mei 2019.

Dua peraturan itu adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/8/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka, dan PADG No.21/9/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9PBI/2018 tentang Standing Facilities.

Dikutip dari laman Bank Indonesia, Jumat 3 Mei 2019, penerbitan PADG No. 21/8/PADG/2019 mengatur mengenai perluasan underlying asset penerbitan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang mencakup pula sukuk global yang dimiliki oleh Bank Indonesia, selain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sementara PADG No.21/9/PADG/2019 mengatur penyempurnaan terhadap akad Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

A.PADG No. 21/8/PADG/2109

BI memperluas underlying assets penerbitan sukuk BI (SukBI) untuk memperkuat operasi moneter berdasarkan prinsip syariah.

Berikut ini adalah poin-poin yang diatur dalam aturan itu.

1. SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut

• menggunakan underlying asset berupa SBSN dan/atau sukuk global;
• memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
• berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
• diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
• dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
• hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
• dapat diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder;
• hanya dapat dimiliki oleh bank; dan
• hanya dapat ditransaksikan antar-Bank antara lain dengan cara pembelian dan/atau penjualan secara putus (outright), pinjam-meminjam, repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan.

2. SukBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik, yaitu kontrak syirkah 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (hishshah) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.

3. Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SukBI untuk pemilik SukBI.

4. SukBI diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP

5. SukBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.