Ibu Kota Pindah Butuh Rp466 Triliun dan 40 Ribu Ha Lahan

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 30 April 2019 17:13

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro. (Foto: Setkab.go.id)

Mahal banget, ya?

Dream – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencananaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain sangat besar.

Jumlahnya mencapai Rp323 triliun—Rp466 triliun. Pemerintah juga akan menggunakan dua skenario pemindahan ibu kota negara.

Dikutip dari setkab.go.id, Selasa 30 April 2019, pertama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota baru dengan menggunakan data 2017.

Ini terjadi jika mengikuti skenario pertama, yaitu tidak ada resizing jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 1,5 juta orang pegawai pemerintah akan pindah ke ibu kota negara yang baru.

ASN yang dimaksud ini merupakan anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI, kemudian anggota barunya.

“ Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen,” kata Bambang di Jakarta.

Lahan yang dibutuhkan minimal 40 ribu hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama.

1 dari 2 halaman

Bagaimana yang Kedua?

Bambang mengatakan, kalau terjadi pemindahan ada penyesuian jumlah ASN. Misal, ada 111 ribu ASN yang pindah ditambah dengan Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan empat anggota keluarga, pelaku ekonominya 184 ribu, jumlah penduduk di bawah 1 juta, yaitu 870 ribu jiwa, lahan yang diperlukan menjadi lebih sedikit, yaitu 30 ribu hektare.

“ Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi,” kata dia.

Bambang mengatakan estimasi besarnya pembiayaan skenario 1 memerlukan biaya Rp466 triliun atau US$33 miliar.

Untuk skenario 2, biayanya lebih kecil karena kotanya lebih kecil, yaitu US$23 miliar (Rp323 triliun).

2 dari 2 halaman

Dari Mana Biayanya?

Sumber pembiayaan bisa berasal dari empat sumber, yaitu APBN, BUMN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBI), dan swasta murni.

Pembiayaan APBN ini khususnya untuk infrastruktur dan fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial, KBPU untuk beberapa unsur utama dan fasilitas sosial, serta swasta murni untuk properti perumahan dan fasilitas komersial.

Pada skenario 1 porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250-an triliun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk yang skenario 2, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan badan otoritas yang bertanggung jawab langsung kepada presiden harus dibentuk kalau ingin merealisasikan pemindahahan ibu kota.

Nantinya, badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

“ Mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga, serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan kota baru,” kata dia.

Badan otorita juga harus melakukan persiapan dan pembangunan dari menyusun struktur pola tata ruang, pembangunan infrastruktur dan gedung fasilitas pemerintahan, mengendalikan proses pembangunan saranan prasarana, serta mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publik lainnya. (ism)