Tak hanya di bidang migas dan hukum, para mafia juga bergentayangan di aktivitas pengumpulan zakat. Bagaimana cara mereka beroperasi?
Dream - Masyarakat selama ini mungkin hanya mengenal istilah mafia Migas ataupun mafia hukum. Tapi siapa sangka, kehadiran mafia juga kerap muncul dalam aktivitas keagamaan khususnya zakat.
Temuan miris ini disampaikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang mengaku masih melihat adanya mafia-mafia zakat yang mengambil zakat dari banyak lembaga penyalur zakat.
" Ada saja mafia mustahik (orang yang menerima zakat), jadi dia ambil zakat di sini, lalu dia ambil zakat lagi di tempat lain," ujar Staf Ahli Bidang Penelitian dan Kerjasama Internasional Baznas, Irfan Syauqi Beik di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2014.
Menurut Irfan, pengelolaan zakat selama ini tidaklah sesederhana yang dipikirkan sebagian masyarakat. Pengelola zakat harus senantiasa memperhatikan berbagai ketentuan hukum agar proses berjalan efektif.
Bahkan, Baznas mengaku senantiasa berkoordinasi dengan pihak bank untuk mengintegrasikan data penerima zakat ini.
Irfan menjelaskan penerima zakat prioritas bagi Baznas adalah penduduk yang memiliki penghasilan Rp 292 ribu/bulan. Sementara muslim yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) adalah mereka yang mempunya standar penghasilan Rp 3,48 juta per bulan.
" Namun, di antara Rp 1 juta- Rp 3,48 juta tidak masuk penerima prioritas karena dari data BPS masih ada 28,5 juta jiwa yang memiliki penghasilan Rp 292 ribu/bulan/orang," ungkapnya.
Data Baznas menemukan setidaknya ada sekitar 21,11 persen penerima zakat yang sudah dibebaskan dari garis kemiskinan. Zakat yang diberikan sepenuhnya diupayakan bisa meningkatkan produktivitas penerima zakat.
" Esensi Zakat bukan sekadar bagi-bagi, tapi bagaimana penerima zakat itu bisa naik kelas jadi tidak menjadi penerima terus, ini yang coba kita dorong," tandasnya.
