DPR Pastikan Dana Haji Aman dan Dikelola Baik BPKH

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 4 November 2021 09:01
DPR Pastikan Dana Haji Aman dan Dikelola Baik BPKH
Saat ini masih ada kabar tidak benar mengenai pengelolaan dana haji.

Dream - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menegaskan dana haji yang sudah disetorkan masyarakat aman. Jaminan ini disampaikan engingat masih banyaknya pihak menuding dana haji disalahgunakan.

" Kami nyatakan bahwa dana haji aman, dana haji dikelola dengan baik oleh BPKH dan diawasi langsung oleh kami dari Komisi VIII DPR RI," ujar Ace.

Ace meminta masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang menuding dana haji digunakan untuk infrastruktur atau proyek lainnya. Ace pun merasa perlu mengklarifikasi kabar tersebut.

" Karena masih banyak timbul informasi-informasi yang keliru di dalam masyarakat soal dana haji," kata dia.

 

1 dari 5 halaman

Dana Haji Dikelola Secara Transparan

Selanjutnya, Ace mengungkapkan dana haji yang terkumpul dari masyarakat saat ini mencapai Rp153 triliun. Sebagian dana sudah diinvestasikan, juga ditempatkan ke bank syariah.

" Bagi calon jemaah haji, kami mohon tenang, dana haji aman," kata dia.

Jika kurang yakin, Ace mempersilakan calon jemaah haji mengecek sendiri dana haji secara online. Caranya melalui akun virtual yang disediakan Pemerintah.

" Cek dana haji bisa dilakukan melalui virtual account, dana haji dikelola secara transparan," kata Ace, dikutip dari Liputan6.com.

2 dari 5 halaman

Kemenag Revisi Referensi Biaya Umroh, Komponen Karantina dan PCR Dihitung

Dream - Kementerian Agama bakal merevisi referensi biaya penyelenggaraan ibadah umroh. Rencana ini menyambut umroh di masa pandemi untuk jemaah Indonesia yang sebentar lagi dibuka oleh otoritas Arab Saudi.

Direktur Bina Haji dan Umroh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nur Arifin, mengungkapkan saat ini referensi biaya umroh masih merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020. KMA tersebut menetapkan biaya referensi sebesar Rp26 juta.

" Tahun 2021 ini kita akan revisi sebenarnya real kebutuhannya berapa, apakah masih sama atau naik," ujar Arifin dalam diskusi disiarkan kanal FMB9ID.

Arifin mengatakan revisi ini diperlukan mengingat adanya kebutuhan tambahan akibat penyesuaian kebijakan penyelenggaraan umroh baik oleh Saudi maupun Indonesia. Di antaranya, kewajiban karantina dan tes PCR.

" Kami sedang kumpulkan dampak teknis yang menjadi pertimbangannya," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

Matangkan Teknis Penyelenggaraan Umroh

Selain itu, Kemenag juga bakal merevisi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Umroh pada Masa Pandemi Covid-19. KMA ini berisi ketentuan teknis yang menjadi pedoman ibadah umroh.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait begitu teknis pelaksanaan umroh selesai dibahas. Di antaranya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta maskapai penerbangan untuk keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh.

" Rencananya akhir bulan ini kami melakukan gladi bersih keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh," kata Arifin.

4 dari 5 halaman

Biaya Umroh Masa Pandemi Diprediksi di Atas Rp30 Juta

Dream - Penyelenggaraan umroh masa pandemi bagi jemaah Indonesia bakal menelan biaya yang jauh lebih besar. Ini akibat kebijakan baru seperti karantina dan kewajiban tes PCR.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (HIMPUH), Budi Darmawan, mengatakan apabila kondisi normal, pihaknya menggunakan harga Rp20 juta sebagai referensi. Sedangkan di masa pandemi, biaya bisa naik menjadi Rp26 juta namun belum termasuk tes PCR dan sejumlah aturan lain.

" Kemungkinan akan ada kenaikan lagi kurang lebih sekitar 30 persen lagi, jadi bisa di atas Rp30 jutaan," ujar Budi, dalam diskusi virtual disiarkan kanal FMB9ID.

Budi mengatakan kenaikan biaya ini merupakan konsekuensi dari adanya aturan tambahan seperti tes PCR sebelum keberangkatan dan saat tiba di Saudi. Selain itu, jemaah juga terkena kewajiban memiliki asuransi kesehatan.

" Ini perlu dimengerti oleh jemaah bahwa harga-harga yang akan terjadi kenaikan bukan dari harga paket tapi karena aturan-aturan yang dibuat, baik itu dari karantina, PCR di Indonesia maupun asuransi atau PCR yang harus disiapkan Pemerintah Saudi," ucap dia.

Jika resmi naik, Budi menyatakan jemaah harus menyesuaikan kembali biaya perjalanan yang sudah dibayarkan ke biro perjalanan. Ini terjadi akibat situasi pandemi yang belum sepenuhnya terkendali.

" Jemaah yang sudah melakukan pembayaran ke pihak PPIU juga harus menghitung kembali tentang kondisi atas kenaikan yang terjadi karena memang situasi dan kondisi, aturan dari Pemerintah Indonesia dan Arab saudi tentang kesehatan," ucap dia.

5 dari 5 halaman

Belum Ada Keputusan dari Saudi

Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Eko Hartono, mengungkapkan hingga saat ini belum ada kepastian dari Saudi mengenai dimulainya pemberangkatan jemaah umroh dari Indonesia. Meski diketahui Saudi sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri di awal Oktober lalu.

Menurut dia, masih ada sejumlah hal teknis yang belum selesai dibicarakan antara Pemerintah Indonesia dan Saudi. Misalnya, perlu tidaknya booster dengan satu dari empat vaksin yang ditetapkan Saudi yaitu seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.

" Jadi sampi ada kesepakatan, sampai ada pengaturan mengenai booster dan mengenai vaksin ini, maka jemaah asing belum bisa masuk," kata Eko.

Selain itu, barcode aplikasi PeduliLindungi juga masih menjadi persoalan lantaran belum bisa terbaca pada sistem Saudi. Padahal, aplikasi berisi data vaksinasi yang diperlukan Saudi untuk verifikasi.

" Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jemaah kita bisa masuk ke Saudi, karena memang ya teknis," ucap Eko.

Beri Komentar