Dua Keponakan Mendikbud Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi

Reporter : Maulana Kautsar
Selasa, 25 Juni 2019 08:00
Dua Keponakan Mendikbud Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi
Keluarga enggan memanfaatkan kedekatan dengan menteri.

Dream - Sulitnya menembus sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dirasakan banyak orang tua murid. Sistem ini juga berdampak pada dua orang keponakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi.

Si kembar, Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika tidak diterima di SMA negeri pilihan mereka. Kembar perempuan ini tak lolos saringan baik melalui jalur prestasi maupun zonasi.

Cintania mendaftar jalur prestasi dengan modal medali emas kejuaraan nasional pencak silat dan medali perak lomba robot tingkat nasional. Sementara itu, Cantika bermodal medali emas lomba pembacaan cerita tingkat nasional dan medali perak lomba film indie tingkat nasional.

Si Kembar ini lulusan SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo.

Dilaporkan PWMU, untuk jalur zonasi, rumah mereka kalah dekat dengan yang lain yaitu berjarak 2,4 kilometer. Adapun yang diterima rumah paling jauh 1.200 meter.

 

1 dari 5 halaman

Tidak Memanfaatkan Kedekatan dengan Menteri

Tri Sulistyowati, ibunda si Kembar mengaku, banyak keluarga dan teman yang heran dan bertanya-tanya mengenai nasib keponakan Mendikbud ini. Orang-orang menyebut, dua keponakan mestinya bisa menggunakan `kedekatan` dengan Mendikbud.

“ Kami tidak menggunakan cara-cara semacam itu karena tidak barokah. Kalau kami minta tolong Pak Menteri untuk meloloskan anak saya, itu sama saja mendorong beliau menyalahgunakan kekuasaan,” kata Tri, Senin, 24 Juni 2019.

Sang ayah, Anwar Hudijono, adik kandung Muhadjir Effendy, mempersilakan kedua putrinya mendaftar di SMA negeri maupun SMA Muhammadiyah.

Menurut Cintania, rencana masuk ke SMA Negeri 1 Sidoarjo itu keinginan mereka berdua. Alasannya, dia dan kembarannya ingin mengikuti jejak kakaknya.

Selain itu, dengan bersekolah di SMA Negeri mereka dapat gratis SPP dan bantuan seragam sekolah. Dengan bantuan itu, mereka berharap dapat meringankan beban orangtua.

“ Kalau mama sejak awal ingin kami di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo seperti kakak pertama. Maka kami juga sudah mendaftar di jalur prestasi. Dan alhamdulillah kami diterima,” kata Cintania.

2 dari 5 halaman

Penjelasan Kemendikbud Soal Buku Ajar SD Sebut NU Organisasi Radikal

Dream - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno, memberikan penjelasan terkait buku pelajaran Sejarah kelas V Sekolah Dasar yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi radikal.

Menurut Totok, topik yang dipersoalkan dalam buku ajar tersebut berkaitan dengan fase sejarah saat masa perjuangan melawan penjajah Hindia Belanda.

" Salah satu masa yang disebutkan dalam buku tersebut adalah masa awal radikal, di mana NU adalah salah satu ormas yang berjuang melawan Hindia Belanda," ujar Totok, Jumat 8 Februari 2019.

Totok menjelaskan maksud dari kata radikal dalam buku tersebut yakni non-kooperatif atau tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. " Jadi tidak memaknai bahwa NU merupakan organisasi radikal," ucap dia.

Terkait dengan keberatan yang disampaikan NU, Totok mengatakan kementeriannya akan merevisi isi buku tersebut. Langkah ini untuk menghindari makna yang kurang tepat.

Sebab, kata dia, saat ini makna 'radikal' diidentikkan dengan kegiatan yang ingin menghancurkan pemerintahan yang sah, melakukan teror dan juga kegiatan melawan hukum.

" BSE (Buku Sekolah Elektronik) di website sudah ditarik. Untuk versi cetak yang sudah beredar, mohon ke Pak Sekjen, beliau yang menangani bagaiamana strateginya," kata dia.(Sah)

3 dari 5 halaman

Guru di Sampang Tewas di Tangan Murid, Mendikbud Terpukul

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy prihatin dan terpukul atas kejadian yang menimpa guru honorer di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur Ahmad Budi Cahyono yang dianiaya muridnya, MH.

" Saya pasti sangat prihatin terkejut dan ikut terpukul atas kejadian itu," kata Muhadjir melalui pesan WhatsApp kepada Dream, Jumat, 2 Januari 2018.

Dia menyerahkan penanganan kasus itu kepada penegak hukum dan pengadilan.

Sementara itu, dari segi pendidikan, Muhadjir meminta pendekatan edukatif atas masalah ini tetap dilakukan.

" Memang dia harus menanggung akibat perbuatannya, tetapi juga harus ada ikhtiar agar dia tidak kehilangan masa depannya," tulis Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan mengenai peran Bimbingan Konseling Sekolah saat berhadapan dengan kejadian negatif. Setiap sekolah harus memiliki data yang akurat dan analisa yang cermat terhadap sifat dan perilaku masing-masing siswa.

" Kemudian memberi perhatian dan penanganan khusus terhadap siswa yang memiliki sifat-sifat dan kecenderungan berperilaku menyimpang, yang umumnya tidak banyak," ucap dia.

Sebetulnya, kata Muhadjir, secara kelembagaan sudah ada peta sekolah yang berada di daerah rawan perkelahian, rawan peredaran obat terlarang, dan vandalisme.

" Tetapi kasus di Sampang ini sifatnya sangat individual," ucap dia. (ism) 

4 dari 5 halaman

Kata Kemendikbud Soal Buku SD Cetak Yerussalem Ibu Kota Israel

Dream - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meralat buku IPS Kelas 6 SD/MI yang menyebut Yerussalem sebagai ibu kota Israel. Buku karangan dua penulis itu untuk kurikulum 2006.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pemberitahuan ralat itu telah disebarluaskan ke seluruh sekolah melalui Dinas Pendidikan di seluruh wilayah.

" Konten dalam buku tersebut diralat menjadi, ibu kota negara Israel sebagai Tel Aviv," kata Totok, di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

Totok mengatakan berdasarkan pembukaan UUD 1945, Indonesia akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

" Indonesia sejak awal mempunyai komitmen dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel," ucap dia.

Agar kejadian semacam ini tak terulang, dia mengatakan perlu melibatkan pemangku kepentingan dalam peredaran buku ajar.

Penilaian atas kriteria kelayakan buku pelajaran dan non buku pelajaran diajukan penerbit kepada Kemendikbud atau Badan Standar Nasional Pendidikan (BSN).

" Naskah ditelaah, lalu diberikan ulasan atau dikaji, diedit dan ada uji keterbatasan oleh para guru. Kemudian baru ditetapkan sebagai buku pelajaran oleh Menteri Pendidikan," ujar dia.

5 dari 5 halaman

PBNU Tolak Usul Kebijakan Sekolah Lima Hari Mendikbud

Dream - Kebijakan Full Day School yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ditolak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Penolakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Dengan usulan full day school yang diusung Mendikbud, nantinya para pelajar hanya akan bersekolah selama lima hari. Namun jam belajar akan lebih panjang.

" PBNU menolak keras," tegas Said di kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017.

Said menolak penambahan jam belajar dengan pertimbangan penanaman nilai karakter didik, yang antara lain religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan berintergritas.

" Pembentukan karakter dengan penambahan jam sekolah merupakan dua hal yang berbeda," ucap dia.

Menurutnya, pendidikan karakter yang dapat diperoleh siswa tidak hanya melalui lingkungan sekolah saja. Siswa juga dapat memperoleh pendidikan karakter dari tempat tinggalnya melalui interaksi sosial.

" Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa didapat disekolah," ujar dia.

Selain itu, Said menilai kebijakan itu hanya berorientasi pada kota-kota besar yang mayoritas orang tua siswa bekerja di sektor swasta semata. Di beberapa daerah, kata dia, masih banyak orang tua siswa yang memilih profesi yang jam kerjanya tak berbeda dengan jam sekolah putra-putrinya.

" Sebab pada kenyataannya kota-kota di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai dan ajaran agama," kata dia.

Melihat kondisi tersebut, PBNU meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut kebijakan lima hari sekolah itu. " PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut kebijakan lima hari sekolah," ujar dia.

Berdasarkan Permendikbud tersebut, kebijakan itu diharapkan segera diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018.

Beri Komentar
Anak Millenial Wajib Tahu, Ini Tips Umroh Tenang Tanpa Utang