Palestina Jadi Jantung Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 22 September 2017 15:00

Wapres menyatakan Palestina tidak pernah lepas dari perhatian Indonesia.

Dream - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti konflik antara Palestina dan Israel, saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis 21 September 2017. Persoalan Palestina harus mendapat perhatian masyarakat internasional.

" Tahun ini, menandai setengah abad pendudukan ilegal Palestina. Kami tidak akan menyerah. Palestina adalah jantung kebijakan luar negeri Indonesia," ujar JK, dikutip dari naskah pidato yang diterima Dream, Jumat 22 September 2017.

JK menegaskan, Indonesia akan terus mendukung Palestina. Menurut dia, perlu adanya pendekatan baru dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel setelah 50 tahun kebekuan.

" Pendekatan yang keberlanjutan dan inovatif yang dapat membawa pada solusi dua negara," kata dia.

JK mengawali pidatonya dengan ucapan selamat tahun baru Hijriah. JK pun menjadi pemimpin delegasi satu-satunya yang memberikan ucapan selamat tahun baru di hadapan para peserta sidang.

" Tuan Presiden, izinkan saya memulai dengan ucapan 'Selamat Tahun Baru' bagi yang merayakan Tahun Baru Islam 1439 Hijriah, semoga kedamaian selalu bersama kita," kata JK.

1 dari 1 halaman

Masalah Rohingya

© Dream

Tak hanya Palestine, JK juga mengangkat masalah etnis Rohingya yang teraniaya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dia menyayangkan krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine masih terjadi.

" Seharusnya tidak ada lagi krisis kemanusiaan di dunia ini," ujar JK.

JK mengatakan, Indonesia berbagi kepedulian bersama masyarakat internasional bagi perkembangan situasi di Negara Bagian Rakhine. Selain itu, Indonesia juga telah menawarkan solusi penyelesaian konflik kepada Pemerintah Myanmar.

" Kami telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar, menempatkan kebutuan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas," ucap JK.

Formula tersebut, lanjut JK, harus menempatkan pembangunan manusia sebagai jantung program pengembangan nasional. Hal itu, kata JK, hanya dapat terwujud melalui penguatan demokrasi dan pemerintahan yang baik di semua tahapan.

" Sinergi antara agenda perdamaian dan pembangunan berkelanjutan memerlukan masyarakat yang adil, inklusif, dan sepenuhnya menghormati hak asasi," ucap JK.