Kemenhub Rekomendasikan Ganjil Genap Saat Nataru, Sifatnya Situasional

Pemda Juga Diberi Kewenangan

Meski begitu, soal teknis di lapangan berada di kepolisian. Sehingga, pelaksanaannya akan ditentukan oleh polisi.

" Jadi kalau ada masih pertanyaan bahwa ganjil genap kapan dilaksanakan? Kami sampaikan sekali lagi ini sangat mungkin dilakukan sepanjang ada penilaian dari kepolisian di lapangan bahwa ganjil genap akan dilakukan," ucap Budi.

Kewenangan juga diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan manajemen lalu lintas sesuai kebutuhan masing-masing. Kebijakan ini, kata Budi, sudah disepakati antara kepolisian, PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol.

" Kemudian juga berikutnya untuk pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah mempunyai kawasan-kawasan pariwisata juga diberikan manajemen lalu lintas seperti yang saya katakan tadi," ucap dia, dikutip dari Merdeka.com.

Parah, Banyak WNI Belanja ke Luar Negeri Saat Balik Tak Mau Karantina di Hotel

Dream - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bakal menindak tegas para WNI bepergian ke luar negeri namun tak mau karantina di hotel. Padahal, mereka ke luar negeri bukan untuk hal penting, seperti jalan-jalan dan belanja.

" Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal dia bisa," ujar Luhut, dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Luhut mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai masalah ini. Dia menerima cukup banyak video yang merekam orang-orang dari luar negeri untuk belanja tapi minta dikarantina di Wisma Atlet.

" Dia minta supaya dia dikarantina di Wisma Atlet karena gratis," ucap dia.

Minta Polda Metro Jaya Lakukan Razia

Mengenai persoalan ini, Luhut meminta Polda Metro Jaya menggelar razia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para WNI dari luar negeri bukan untuk urusan penting diharuskan menjalani karantina di hotel dan akan ditindak jika tetap melanggar.

" Kami tadi sudah minta Polda Metro untuk melakukan razia di lapangan terbang Soekarno-Hatta," kata dia.

Luhut kembali menekankan bakal ada tindakan tegas bagi semua orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Pemerintah. Dia pun memperingatkan seluruh pihak untuk tidak membuat isu yang tidak perlu.

" Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacan ini, jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu," kata dia.

Masa Karantina Kedatangan dari Luar Negeri Jadi 14 Hari Jika Kasus Omicron Meluas

Dream - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa karantina kedatangan dari luar negeri menjadi 14 hari. Pertimbangan ini muncul lantaran kondisi kasus Covid-19 di luar negeri cukup parah akibat transmisi varian Omicron.

" Pemerintah sangat mempertimbangkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron ini semakin meluas," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Luhut meminta semua pihak menahan diri dengan tidak bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu. Imbauan ini disampaikan agar kondisi kasus Covid-19 yang melonjak tinggi pada Juli lalu tidak kembali terulang.

" Kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini," kata dia.

Tambah Fasilitas Karantina

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaku perjalanan luar negeri yang masuk Indonesia, Pemerintah tengah menyiapkan fasilitas karantina baru sehingga kepulangan mereka tetap kondusif.

Selain itu, kata Luhut, pintu masuk Indonesia baru juga tengah disiapkan. Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur, dipersiapkan menjadi pintu masuk baru bagi perjalanan internasional.

" Pemerintah juga sedang menyiapkan dan ini Jenderal Haryanto (Mayor Jenderal Suharyanto) Kepala BNPB, sedang menyiapkan kesiapan Bandara Juanda sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke Tanah Air," kata dia.