Dream - Sebelas kementerian dan lembaga menandatangi surat keputusan bersama (SKB) untuk menangkal radikalisme. Dalam SKB itu lahir portal aduan bernama aduanasn.id.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate mengatakan, portal aduanasn.id itu bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi radikalisme.

"Untuk jadi tempat portal aduan yang didukung dengan fakta dan realita," ujar Johny di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Dia mengatakan, masyarakat di berbagai daerah dapat melaporkan ASN melalui portal tersebut dengan bukti yang jelas. Sehingga, aduan yang diajukan tidak menimbulkan fitnah.

"Hanya satu kepentingan yaitu bagi keseluruhan portal besar ASN dan bagi peningkatan key performance indikator, bagi keseluruhan ASN," ucap dia.

Secara tegas, Johny meminta ASN tunduk kepada aturan perundang-undangan ASN.

Pada portal aduanasn.id, terlihat ada beberapa kolom yang harus diisi para pengadu atau pelapor. Selain itu, ada kolom lacak aduan ASN. Kolom ini berfungsi untuk mengecek sejauh mana aduan tersebut diproses.

Menteri PAN-RB Jelaskan Aturan ASN Bercadar

Dream - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar-RB), Tjahjo Kumolo, menjelaskan aturan penggunaan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya.

"Kalau di saya (Kemenpan-RB) wajib jangan pakai cadar. Begitu ke luar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas," ujar Tjahjo, dikutip dari Merdeka.com, Senin 4 November 2019.

Menurut Tjahjo, pemakaian berbagai macam busana merupakan hak setiap warga negara. Meski demikian, ketika telah memasuki lingkungan kantor atau berdinas, tentu mengikuti aturan yang ditetapkan instansi tempanya bekerja.

"Kalau Kemenpan-RB ada segaram putih. Kalau hari-hari nasional pakai Korpri, ada baju yang lain. Hanya, kalau di kantor bagi saya ya jangan pakai cadar dong. Kalau pakai cadar ya di luar kantor silakan," ujar dia.

Meski demikian, Tjahjo menyebut pemakaian seragam dan pakaian itu merupakan aturan masing-masing lembaga dan kementerian. Sehingga, tidak ada imbauan khusus.

"Tidak ada imbauan. Masing-masing kepala daerah, kepala instansi punya kewenangan untuk mengatur," ujar dia.

Sementara itu, Tjahjo sebelumnya juga pernah berbicara megenai pemakaian celana cingkrang bagi ASN. "Kalau (melarang) celana cingkrang, kita tidak mengarah ke sana," ucap dia.

Sumber: Merdeka.com/Purnomo Edi

Wamenag Imbau Polemik Cadar Jangan Ditanggapi Emosional

Dream - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi meminta masyarakat untuk tidak menanggapi pernyataan secara berlebihan Menteri Agama, Fachrul Razi terkait cadar dan celana cingkrang.

"Tidak perlu ditanggapi secara emosional, berlebihan, dan penuh dengan kecurigaan," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 November 2019.

Dia menjelaskan, pernyataan Fachrul bertujuan untuk kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena hal tersebut hanya sebatas untuk penertiban dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Agama," kata dia.

Hak Privasi

Lebih lanjut, kata dia, mendisiplinkan setiap ASN khususnya di lingkungan Kementerian Agama merupakan kewajiban pimpinan.

"Tanpa harus mengaitkan dengan hak privasi seseorang, apalagi memperhadapkan dengan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama," ucap dia.

Zainut mengatakan, selama ini aturan seragam yang digunakan ASN sudah diatur dan tidak menghilangkan nilai-nilai etika, estetika serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.

"Sehingga ketentuan itu harus ditaati dan diindahkan oleh semuanya," ucap dia.

Wapres Ma`ruf: Larangan Cadar Dalam Rangka Disiplin

Dream - Wakil Presiden, KH Ma`ruf Amin, mengatakan, rekomendasi mengenai larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di pemerintahan merupakan upaya mendisiplinkan para pegawai negeri sipil dan petugas keamanan.

"Jadi itu dalam rangka disiplin saja. Penegakan disiplin," kata Ma'ruf dilaporkan Merdeka.com, Jumat, 1 November 2019.

Menurut Ma'ruf, aturan semacam ini beda dengan kondisi di masyarakat. "Masalah cadar itu kan mungkin ada keinginan untuk supaya di pemerintah ada aturannya. Pakaian seperti apa, tentara perempuan, polisi perempuan, kemudian juga PNS seperti apa," ucap dia.

Ma'ruf mengatakan, wacana tersebut tidak ada hubungannya dengan pemberantasan radikalisme. Sebab menurutnya, penanggulangan radikalisme adalah komitmen semua pihak.

"Apakah radikalisme ideologi, bisa juga radikalisme separatis. Separatis juga dengan senjata itu juga radikal, karena dia ingin menggunakan. Ada juga kelompok ideologis. Radikalisme ideologis. Saya kira kalau itu dibiarkan akan merusak keutuhan bangsa," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi, mewacanakan melarang menggunakan niqab atau cadar masuk instansi pemerintah. Namun, dia menegaskan wacana itu masih dalam kajian Kementerian Agama (Kemenag).

Fachrul menyebut pemakaian cadar atau tidak bukan menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang. Bahkan menurut dia, tidak ada ayat yang mewajibkan penggunaan cadar.

Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Menag Irit Bicara Soal Cadar

Dream - Setelah lantang mengomentari masalah cadar dan celana cingkrang, Menteri Agama, Fachrul Razi, tampaknya mulai irit bicara. Usai mengisi khotbah Jumat di Masjid Istiqlal, dia enggan menjelaskan pernyataannya sebelumnya.

"Isi khotbah saja ya," ujar Fachrul di Jakarta, Jumat 1 November 2019.

Namun akhirnya, mantan Wakil Panglima TNI itu menjelaskan maksud pernyataannya tentang cadar yang dibuat sehari sebelumnya. Menurut dia, penggunaan cadar bukanlah tanda ketakwaan seseorang.

"Saya cuma bilang, itu bukan ukuran ketakwaan," ucap dia.

Fachrul memastikan, tidak ada penggunaan cadar di lingkungan Kementerian Agama. "Kalau pegawai jelas ada diaturannya," ujar dia.

Setelah itu, Fachrul langsung masuk mobil dinas dengan dikawal ketat ajudannya.