Menteri Lukman berusaha meningkatkan integritas untuk membendung terjadinya korupsi di lingkungan Kementerian Agama.
Dream - Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin menandatangi kesepatakan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Agama.
Menteri Lukman mengajak aparatur di lingkungannya untuk lebih berintegritas, profesional, inovatif, dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu Menteri Lukman juga menegaskan kembali jika korupsi adalah kejahatan yang berat. Untuk itu membasmi korupsi, menurutnya, ialah keniscayaan yang harus dijalankan.
"Memberantas korupsi adalah bagian dari upaya reformasi yang dijalankan oleh Kementerian Agama," ungkapnya di sela-sela penanda tanganan komitmen Kementerian Agama Berintegritas di Tenis Indoor Senayan, Senin, 15 Juni 2015.
Menurutnya masalah utama munculnya korupsi di suatu lembaga karena adanya empat kelemahan. Lemahnya birokrasi internal, sistem administrasi, kontrol publik, menjadi tiga diantaranya.
"Kosongnya pengawasan, ini yang berbahaya. Menjadi peluang untuk melakukan korupsi," jelasnya.
Langkah Menteri Lukman ini pun diapresiasi oleh Zulkarnaen, Wakil Ketua KPK. Menurut Zulkarnaen, usaha yang dilakukan Menteri Lukman ialah yang pertama diantara lembaga-lembaga lainnya. Dia pun turut menilai peran aktif kementerian ini dalam laporan harta kekayaan pribadi.
"Sejauh ini, kementrian ini laporan harta kekayaan pribadi 98 persen. Tapi sayangnya, yang update-nya hanya 64 persen," kata Zulkarnaen.
Sejauh ini Kementerian Agama mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pengelola Keuangan (BPK). Menteri Lukman menyatakan ingin mempertahankan opini itu dengan membangun zona integritas dan wilayah bersih melayani.
"Mari menegaskan diri dihadapan publik untuk peningkatan integritas," ajaknya dihadapan 4500 guru madrasah dan 500 orang petugas KUA se DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan serta perwakilan dari beberapa provinsi di Indonesia.
