"Siapapun yang akan mendirikan negara Palestina hanya akan memberi basis bagi radikal Islam untuk menyerang Israel," kata PM Israel itu.
Dream - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan ada negara Palestina selama dia masih diberi kepercayaan memimpin negara Israel.
Hal itu diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan situs berita Israel NRG pada Senin, sehari sebelum pemilihan umum yang digelar Selasa pagi waktu setempat.
" Siapapun yang akan mendirikan negara Palestina hanya akan memberi basis bagi radikal Islam untuk menyerang Israel," kata dia dikutip Dream.co.id dari CNN.
" Itu adalah kenyataan yang sebenarnya tercipta di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir."
Netanyahu menegaskan negara kuat yang didukung Partai Likuid yang dipimpinnya dibutuhkan untuk memukul mundur usaha-usaha untuk membagi Yerusalem dan mengembalikan perbatasan Israel ke pra-1967.
" Saya tidak akan menyerah. Kami akan berdiri tegak menghadapi tekanan internasional dan akan terus seperti itu."
Saat melakukan kampanye di Har Homa, lingkungan permukiman Yahudi di Yerusalem bagian timur, Netanyahu mengatakan dia akan terus membangun untuk membentengi Yerusalem demi keamanan nasional.
" Saat ini Har Homa telah menjadi wilayah berkembang di mana puluhan ribu warga Israel tinggal di dalamnya. Bersama Partai Likuid, kami akan terus membangun dan melindungi Yerusalem."
Israel menganggap Har Homa merupakan bagian dari Yerusalem bersatu, sementara Palestina menganggapnya sebagai permukiman ilegal bagi warga Yahudi.
" Kami akan membangun Yerusalem sehingga tidak akan pindah tangan dan selalu akan tetap bersatu, menjadi bagian dari Israel selamanya."
Menanggapi pidato kampanye Netanyahu, Kepala Perunding Palestina, Saeb Erekat, mengatakan sikap Perdana Menteri Israel itu bukan hal yang baru.
" Netanyahu telah melakukan segala cara untuk mengubur opsi dua negara," katanya. " Pernyataan Netanyahu di lingkungan ilegal Har Homa adalah cara mereka memblokir inisiatif diplomatik Palestina."
Erekat menambahkan, Netanyahu tak mungkin berani melakukan itu jika tak mengandalkan impunitas penuh dari komunitas internasional.
Untuk itu, lanjut Erekat, dunia internasional harus menyadari dan belajar bahwa keadilan, bukan impunitas, yang menjadi solusi perdamaian dunia. (Ism)
