FPI Bakal Tetap Gelar Reuni 212 Kalau...

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Rabu, 18 November 2020 15:03

Rizieq Shihab (Foto: Merdeka.com)

Meski reuni akbar 212 di Monas ditunda, FPI, GNPFU, dan PA 212 memiliki catatan.

Dream - Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPFU), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta, pemerintah menindak tegas berbagai aktivitas Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan kerumunan.

Jika hal itu dilakukan, ketiga organisasi itu sepakat tidak akan menggelar reuni 212 yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan pada masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif.

1 dari 4 halaman

Ditunda dengan Catatan

Dalam siaran pers itu, dijelakan Reuni 212 yang rencananya akan dilaksanakan di Monas, ditunda lantaran tak mendapat izin penyelenggaran. Penundaan juga dilakukan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Pelaksanaan reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara," ungkap siaran pers yang disiarkan oleh YouTube Front TV, Selasa 17 November 2020.

Namun disebutkan, penundaan reuni 212 dilakukan dengan mengamati pelaksanan Pilkada Serentak 2020, terutama yang berkaitan dengan kerumunan.

"Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian lanjut siaran pers tersebut.

2 dari 4 halaman

Polisi Lakukan Penyelidikan Pelanggaran Acara Rizieq Shihab

Sebelumnya, polisi mengusut pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan saat acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Sejak Senin, 16 November kemarin, polisi telah memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar mengatakan, polisi dianggap tidak adil karena hanya mempermasalhkan pelanggaran porotokol kesehetan yang dilakukan Rizieq Shihab.

3 dari 4 halaman

Kerumunan Pilkada

Lebih lanjut Aziz merujuk banyakannya kegiatan di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan, namun tidak ada penindakan dari pihak pihak kepolisian. Salah satunya, kerumunan pilkasa.

Ia memberikan contoh kerumunan yang terjadi saat putera Joko Widodo, Gibran Rakabuming, mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul, banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," tutur Aziz.

4 dari 4 halaman