Gaji PNS Salip Pegawai Swasta, Apa Lagi?

Reporter : Syahid Latif
Rabu, 25 Maret 2015 13:13
Gaji PNS Salip Pegawai Swasta, Apa Lagi?
Ada yang mengusulkan gaji Rp 20 juta sampai bonus 2 kali gaji

Dream - Tak bisa dipungkiri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi profesi idaman penduduk Indonesia. Apalagi, sistem penghasilan terbaru bisa membuatnya menerima gaji lebih besar dari pegawai swasta.

Jaminan seolah makin lengkap dengan beragam fasilitas mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan anak-istri, tunjangan kesehatan, hingga uang pensiun untuk menyambur hari tua.

Ingin tahu fasilitas dan perbaikan apa saja yang bisa didapat seorang abdi negara? simak halaman berikutnya!

1 dari 8 halaman

Salip Gaji Pegawai Swasta

Dream - Pendapat gaji PNS kecil memang benar adanya, tetapi penghasilan yang diterima abdi negara ini tidak bisa dibilang rendah lagi pada beberapa posisi dan wilayah. Bahkan, ada yang melebihi pegawai swasta untuk level yang sama.

Seperti dikutip dari laman asncpns.com, Selasa, 24 Maret 2015, gaji PNS yang besar adalah dipengaruhi oleh besarnya tunjangan, baik itu tunjangan kinerja, tunjangan anak istri, tunjangan kesehatan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan untuk gaji sendiri di setiap instansi adalah sama rata.

Berbeda dengan gaji swasta, gaji yang diberikan adalah real gaji bukan karena tunjangan, dengan aturan semakin besar kemampuan dan keahlian maka akan semakin besar kesempatan untuk menempati jabatan yang paling tinggi dan mendapatkan gaji yang besar. Pasalnya, tidak semua perusahaan swasta memberikan tunjangan kepada para pegawainya.

Fakta yang terjadi sebelumnya, seorang PNS dan pegawai swasta dengan latar belakang pendidikan yang sama bisa mendapatkan penghasilan yang berbeda. Di mana pegawai swasta bisa mendapatkan gaji 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pegawai berstatus PNS.

Namun kenyataan ini seakan berbanding terbalik, di mana selain uang tunjangan PNS yang semakin meningkat dan bisa mencapai angka puluhan juta dalam satu bulan, gaji PNS juga bisa terus meningkat seiring kenaikan pangkat dan golongan.

" Oleh karena itu minat masyarakat untuk menjadi seorang PNS tidak pernah surut, bagaimanapun caranya tetap berusaha untuk menjadi seorang CPNS," tulis laman itu. (Ism)

 

 

2 dari 8 halaman

Gaji Ke-13 Paling Dinanti

Dream - Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi profesi primadona di Indonesia. Salah satu daya tarik setiap orang untuk menjadi seorang PNS adalah banyaknya tunjangan yang didapatkan serta adanya gaji ke 13.

Beberapa orang awam pasti bertanya, kok ada gaji ke-13? Padahal bulan setiap tahunnya hanya ada 12 bulan.

Seperti dikutip dari laman asncpns.com, Jumat, 20 Maret 2015, jika diperhitungkan memang wajar adanya gaji ke-13 ini. Misalkan gaji kita 2 juta, otomatis pertahun kita akan menerima penghasilan sebesar 24 juta karena setahun ada 12 bulan dan tiap bulan kita mendapat gaji.

Namun, jika dihitung per minggu dari gaji kita yang 2 juta itu maka per minggu kita akan mendapatkan penghasilan sebesar 500 ribu rupiah, maka jumlah penghasilan kita per tahun adalah 26 juta, berbeda bukan? Ini dikarenakan satu tahun ada 52 minggu yang dikalikan 500 ribu.

" Nah selisih jumlah gaji kita perbulan dan per minggu inilah yang disebut gaji ke 13," tulis laman itu.

Namun, saat ini sedang marak di media sosial bahwa gaji 13 dan tunjangan istri dan anak akan dihapus. Sumber ini memang belum jelas akan tetapi jika kita mengacu pada APBN 2015 yang diajukan mantan Presiden SBY dan disahkan DPR Oktober lalu - dalam nota keuangan APBN 2015 itu alokasi untuk anggaran sebesar Rp 647,3 triliun.

Anggaran ini telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, termasuk gaji ke-13. (Ism)

3 dari 8 halaman

Penghasilan Rp 20 Juta PNS Ibukota

Dream - Sebagai provinsi dengan pendapatan daerah cukup gemuk, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama muncul dengan gagasan langka. Ahok, sapaan Basuki, ingin memberikan gaji para pegawainya sampai puluhan juta rupiah.

Seperti diketahui, penghasilan PNS Pemprov DKI semula diusulkan mengalami kenaikan. Bahkan kenaikannya tergolong drastis karena terjadi rata-rata kenaikan pendapatan hingga Rp20 juta.

Sebagai contoh, take home pay pejabat struktural tingkat lurah diusulkan menjadi Rp 33.730.000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Penghasilan ini berasal dari gaji pokok Rp 2.082.000, tunjangan jabatan Rp 1.480.000, TKD Statis Rp 13.085.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tunjangan transportasi Rp 4.000.000.

Namun ide ini tampaknya tidak mulus. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan akan dilakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap usulan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama.

" Terhadap kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta ini, daerah lain agar mengerti," kata Yuddy seperti dikutip dari laman menpan, Jumat, 6 Maret 2015. (Ism)

4 dari 8 halaman

Nikmatnya Bonus 2 Bulan PNS Saudi

Dream - Raja baru Arab Saudi, Salman Abdulaziz, harus membayar mahal keputusan memberi bonus dua kali gaji ke semua pegawai pemerintah. Anggaran negara dilaporkan jebol karena kemurahan hati sang Raja.

Arab Saudi memang tengah menghadapi persoalan serius. Turunnya harga minyak mentah dunia membuat dompet pemerintah makin tipis.

Mengutip laporan New York Times seperti dilansir CNBC, Selasa, 24 Februari 2015, 90 persen porsi pemasukan negara berasal dari penjualan minyak.

Analis dari Jadwa Investment, Rakan Alsheikh memperkirakan turunnya harga minyak dunia bakal memangkas pendapatan Saudi hingga 20 persen.

Dari hitung-hitungannya, dompet pemerintah Saudi diperkirakan berkurang US$ 44,5 miliar pada 2015.

" Anggaran belanja yang baru bakal menambah defisit US$ 67,2 miliar atau 9 persen dari PDB Saudi," kata Rakan.

Meski sebagian besar penduduk Saudi tengah bersuka cita, namun tak seluruhnya merasakan perubahan berarti dengan bonus dua kali tersebut. (Ism)

5 dari 8 halaman

Rp 5,1 Triliun untuk Rapat PNS

Dream - Berapa anggaran pemerintah habis untuk menggelar rapat? Laporan terbaru menyebutkan para abdi negara menguras tak kurang dari Rp 5,122 triliun untuk menggelar rapat di hotel-hotel.

Catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan penyalahgunaan anggaran pemerintah untuk menggelar rapat mencapai 30 persen.

" Para manajer (hotel) melaporkan kepada kami betapa repotnya mengurus PNS-PNS ini," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Christandi seperti dikutip dari situs Menpan.go.id, Rabu, 18 Februari 2015.

Yuddi mengungkapkan, dirinya mendapat banyak laporan dari manajer hotel mengenai penyalahgunaan anggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Salah satu modus yang sering dipakai adalah pola pembukuan ganda.

Sebagai contoh, jika peserta rapat yang hadir sebenarnya hanya 50 orang, namun laporan yang tertulis dalam pembukuan justru bengkak menjadi 100 orang.

Selain itu, para abdi negara juga sering menyiasati besaran tarif kamar hotel yang ditinggali. " Jika harga satu kamar hanya Rp 450 ribu per malam, sering di-mark up menjadi Rp 600 ribu," katanya.

Kejadian seperti ini, ujar Yuddy, sudah berlangsung cukup lama. Alhasil, negara dirugikan akibat inefisensi anggaran tersebut. (Ism)

6 dari 8 halaman

Anggaran Dinas Setara 10 Jembatan Suramadu

Dream - Anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABN) sebesar Rp 40 triliun habis untuk perjalanan dinas dan rapat.

JK, sapaan Jusuf Kalla, menilai anggaran tersebut tidak efektif dan layak dipangkas.

" Penelitian APBN mengungkapkan Rp 40 triliun anggaran kita untuk perjalanan dan rapat," ujar JK seperti dikutip laman Merdeka.com, di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2014.

Jika dibandingkan, anggaran rapat dan perjalanan dinas kementerian tersebut setara dengan pembangunan sekitar 9-10 jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Pembangunan mega-proyek jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura ini ditaksir menghabiskan dana sekitar Rp 4,5 triliun.

Menurut JK, efisiensi anggaran dinas dan rapat kementerian harus segera dilakukan dengan menggelar rapat di kantor. Meski diakui, kebijakan ini akan berdampak pada berkurangnya pemasukan pengelola hotel.

" Kalau kita ingin efisien, ada korban juga, kenyamanan berkurang sehingga bayaran ke hotel berkurang," kata JK. (Ism)

7 dari 8 halaman

Gelar Hajatan, PNS Wajib Batasi Tamu

Dream - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuat kebijakan yang tak lazim. Lewat Surat Edaran Nomo 13 Tahun 2014, pemerintah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup berlebihan.

Surat edaran tentang Gerakan Hidup Sederhana yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB ini, dibuat untuk mendorong hidup sederhana bagi seluruh penyelenggara negara.

Mengutip keterangan tertulis menpanrb.go.id, Kamis, 27 November 2014, beberapa ketentuan yang diatur dalam surat edaran ini diantaranya aparatur negara sipil (ANS), diimbau untuk membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaran acara.

Untuk menggelar resepsi seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya, para abdi negara diatur agar membatasi undangan maksimal 400 undangan. Sementara untuk penyelenggaraan lainnya, kementerian PAN RB membatasi jumlah peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang.

" Menteri PANRB sudah berkali-kali mengisyaratkan hal ini kepada publik. Dan sekarang sudah tertuang dalam Surat Edaran, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB. (Ism)

 

8 dari 8 halaman

Fasilitas Tambahan BPJS Kesehatan

Dream - Terhitung mulai 2015, seluruh perusahaan asuransi bidang ketenagakerjaan milik pemerintah, seperti PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri akan bergabung dalam satu wadah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dengan penggabungan ini, pada tahun depan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung akan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

" PNS keanggotaannya mulai tahun 2015," ujar Direktur Utama PT BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya saat ditemui di Jakarta, awal pekan ini.

Menurut Elvyn, bergabungnya para abdi negara ini takkan mengurangi fasilitas yang telah didapat para anggotanya.

Para pegawai pemerintah ini kami dipersiapkan untuk memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian. " Bukan berdasarkan profesi, tapi satu program untuk semuanya," tegasnya.

Namun fasilitas yang diperoleh PNS direncanakan akan ditambah dalam 14 tahun ke depan atau pada 2029. Para anggota BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah ini akan mendapatkan fasilitas berupa Tunjangan Hari Tua, Uang Muka Perumahan, bahkan Beasiswa.

" Jadi tahun 2029 akan diberikan fasilitas tambahan ini," tutupnya. (Ism)

Beri Komentar