Ini 8 Jurus Jokowi Angkat Rupiah

Melihat kondisi rupiah yang semakin memprihatinkan, pemerintah akhirnya bergerak. Sebuah paket kebijakan kembali diambil guna mengangkat posisi nilai tukar rupiah.

Dream - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan paket kebijakan ekonomi untuk menahan laju nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar. Dalam paket tersebut juga diatur mengenai insentif guna mendorong kinerja ekspor tanah air.

Paket kebijakan ini disampaikan Sofyan di Kantornya, Jumat, 13 Maret 2015. Rencananya, Presiden akan mengumumkannya pada sore ini.

Dari laman merdeka.com, Jumat, 13 Maret 2015, Sofyan menyebutkan Pemerintah memfokuskan pada penggunaan biofuel guna menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga mengurangi nilai impor.

Berikut 8 upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Namun, 8 kebijakan ini masih perlu dikaji lagi dari segi payung hukum. Salah satunya kebijakan insentif pajak yang bakal diberikan kepada pemodal atau investor.

1. Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.

2. Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor.

3. Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.

5. Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan induk di negara asal.

6. Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.

7. Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.

8. Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.