Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Presiden Joko Widodo. (Foto: Kapanlagi.com)
Tingkatkan jumlah pemilih dalam Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015, pemerintah menetapkan hari itu sebagai libur nasional.
Dream - Guna mendukung agar partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bisa lebih baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lisan telah menyetujui usulan tanggal 9 Desember 2015, yang merupakan waktu pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini sebagai hari libur nasional.
“Kita ketahui bahwa yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2015 ini adalah 308 kabupaten kota. Jadi jumlahnya 60% dari jumlah kabupaten/kota yang kita miliki sekarang ini,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik seperti dikutip dari laman situs Sekretariat Kabinet, Jumat, 24 Juli 2015.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi juga mengusulkan, agar tanggal 9 Desember saat pelaksanaan Pilkada serentak bisa dijadikan sebagai hari libur nasional.
Menurut Tjahjo, kalau tidak diliburkan maka orang yang rumah dan tempat kerjanya berlainan tempat maka akan memilih bekerja dibandingkan ikut Pilkada. Misalkan, dia tinggal di Tangerang, kerjanya di Jakarta, pasti tidak akan menggunakan hak pilihnya karena fokus kerja di Jakarta.
“Setelah kita lihat ternyata harinya tanggal 9 Desember itu hari Rabu. Kalau Jumat kan bahaya. Jumat , Sabtu kejepit Minggu libur bisa hilang. Karena Rabu, inikan masih memungkinkan jadi Kamis masih hari kerja,” kata Tjahjo. (Ism)