Kesal Harga Gas Tak Kunjung Turun, Jokowi Nyaris Ngomong Kasar

Opsi Lainnya

Yang kedua, memberlakukan domestic market obligation (DMO) sehingga bisa diberikan kepada para pelaku industri. Yang ketiga, bebas impor untuk kebutuhan industri.

“ Ini sejak 2016 nggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya, tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan, ya, akan begini terus,” kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut ada dua pilihan untuk menetapkan harga gas, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas.

Dikatakan bahwa gas bukanlah sekadar komoditas, melainkan juga merupakan modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Dia menjelaskan ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia.

“ Ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, baik itu pembangkit listrik, serta indusri kimia, makanan, keramik, baja, pupuk, dan gelas,” kata dia.

Minta Dihitung

Jokowi meminta para menteri terkait untuk menghitung harga gas supaya lebih kompetitif. Selain itu, dia juga memerintahkan jajarannya untuk mencari tahu penyebab tingginya harga gas dari hulu.

“ Coba dilihat betul penyebab tingginya harga gas mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan harga penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributornya,” kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Lisza Egenham)

Jokowi Takkan Tawar-menawar dengan China Soal Natuna

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ingin ada tawar menawar dengan China mengenai kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jokowi menegaskan hal itu di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

" Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi, Senin, 6 Januari 2019.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan penolakan China terhadap wilayah Natuna.

" Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno.

Retno mengatakan, kapal-kapal milik nelayan China telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia sesuai UNCLOS 1982.

" Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

Fakta Viral Kapal Ikan Asing Kembali Berani Masuk Perairan Natuna

Dream - Laman media sosial, khususnya Instagram, beberapa waktu lalu dikejutkan dengan video kapal ikan asing yang kembali masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Narasi yang muncul kapal itu masuk setelah Susi Pudjiatuti tak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikan. 

Seperti diketahui, kebijakan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia sempat membuat kapal asing tak berani masuk Indonesia. 

Terkait video tersebut, Kepala Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, sudah melakukan pengawasan di seluruh perairan Indonesia, termasuk Natuna.

Menurut Taufiqoerrochman, pasukannya segera bergerak ke perairan yang dimaksud begitu mengetahui informasi ada kapal asing ke Natuna. Dari pantauan tim, kapal tersebut memang sempat masuk pada tanggal 19 Desember 2019 lalu. Namun mereka berhasil dihalau.

Upaya itu tak membuat kapal asing jera. Tim Bakamla kembali menemukan kapal asing yang masuk perairan Natuna pada 24 Desember 2019. 

" Kita tetap hadir di sana (untuk menghalau kapal asing,red)," ujar Achmad dikutip dari Liputan6.com, Selasa 31 Desember 2019.

Achmad mengaku, untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia Bakamla bekerja sama dengan rekan di regional dunia. Kerja sama itu dilakukan sejak 10 Desember 2019 lalu.

Selain itu, kerja sama dengan Kemeterian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Luar Neger (Kemenlu) juga dilakukan.

" Karena walaupun bagaimana, tentunya kita harus melakukan suatu kegiatan yang ada orkestrasif (koordinasi)," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Ingatkan Kepala Daerah Bahaya Bencana, Jokowi: `Tak Usah Saya Ulang-Ulang`

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengingatkan kepala daerah agar waspada dan mengantisiapi datangnya bencana.

“ Ada persiapan, ada perencanaan, ada persiapan evakuasi,” kata Jokowi, di laman Setkab, Senin, 6 Januari 2019.

Jokowi juga meminta kepada TNI/Polri, Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar secepatnya bisa membantu ke lapangan.

“ Agar perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi,” kata dia.

Mengenai jumlah korban banjir di sejumlah wilayah, Jokowi memerintahkan seluruh kementerian agar terjun dan membantu masyarakat.

“ Baik yang berkaitan dengan kesehatan berarti Menteri kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti Menteri Sosial. Yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, mungkin juga di Kementerian BUMN yang bisa menggerakkan BUMN, agar bergerak. Meskipun saya lihat semuanya sudah bergerak tapi ini saya ingatkan lagi,” ucap dia.