Menhub Kaji Tarif Bagasi Pesawat

Nantinya besaran tarif diatur dalam Peraturan Menteri yang terbit tiga pekan lagi.

Dream - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, akan meninjau penerapan bagasi berbayar yang diberlakukan sejumlah maskapai. Dia menyatakan segera membahas masalah ini, terutama terkait batas atas tarif bagasi yang boleh diberlakukan maskapai.

" Formulasinya seperti apa, nanti kita akan tentukan, harus harmonisasi termasuk dengan pelaku-pelaku (maskapai) juga," ujar Budi, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 31 Januari 2019.

Nantinya, kata Budi, Kemenhub akan menerbitkan Peraturam Menteri (PM) berisi ketentuan mengenai bagasi pesawat, termasuk tarif batas atas yang boleh diterapkan. Dia menjanjikan aturan tersebut terbit dalam tiga pekan ke depan.

" Itu adalah pembatasan-pembatasan yang mengakomodir, memikirkan masyarakat itu tidak berat," kata dia.

Budi menambahkan, maskapai pelat merah Citilink menyatakan menunda penerapan tarif bagasi hari ini. Sementara maskapai lain yang sudah terlanjur menerapkan memutuskan memberikan tarif tidak memberatkan penumpang.

" Esensinya memang harus ada batasan tarif atas. Kalau yang nunda Citilink, kalau Lion Air akan kita minta memberikan diskon. Peraturan Menterinya hanya untuk LCC (Loc Cost Carrier/penerbangan tarif rendah)," ucap Budi.

Sebelumnya, Komisi V DPR meminta Kemenhub dan maskapai untuk menunda penerapan bagasi berbayar.

" Kami mendesak Kementerian Perhubungan untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Susiantomo dalam rapat kerja bersama Kemenhub dan Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink Indonesia, dan Sriwijaya Air.

Sumber: Liputan6.com/Bawono Yadika