Antisipasi RKUHP Disahkan, Australia Rilis Peringatan ke Warganya

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 20 September 2019 17:01
Antisipasi RKUHP Disahkan, Australia Rilis Peringatan ke Warganya
Warga Australia diingatkan untuk berhati-hati, terkait revisi KUHP.

Dream - Kementerian Luar Negeri Australia menerbitkan saran perjalanan (travel advice) ditujukan kepada warganya yang akan maupun sedang berada di Indonesia. Peringatan ini terkait dengan akan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang membuat ancaman pidana baru.

" Kami telah memperbaharui saran perjalanan kami dengan memasukkan informasi mengenai kemungkinan perubahan Aturan Kriminal (KUHP) Indonesia," demikian pernyataan Kemenlu Australia, dikutip dari smarttraveler.gov.au.

Saran ini diterbitkan pada hari ini, Jumat, 20 September 2019. Pemerintah Australia menyatakan perubahan yang terjadi pada KUHP akan berlaku efektif dalam dua tahun sejak disahkan.

Para warga Australia diingatkan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka menyarankan warganya untuk melakukan riset mengenai aturan lokal sebelum bepergian, khususnya tinggal dalam beberapa waktu di Indonesia.

Pemerintah Australia menekankan warganya perlu mengetahui beberapa aturan pidana yang direvisi di Indonesia terutama mengenai hukum perzinaan. Terdapat ancaman hukuman penjara jika sampai terjadi pelanggaran.

" Jika Anda ditangkap atau dipenjara, Pemerintah Australia akan melakukan apa yang bisa diperbuat untuk membantu di bawah Perjanjian Layanan Konsuler. Tapi kami tidak bisa mengeluarkan Anda dari masalah ataupun penjara," demikian pernyataan Australia.

1 dari 5 halaman

Poin-poin yang ditekankan

Berikut beberapa poin yang ditekankan agar diperhatikan oleh warga Australia.

- Perzinaan atau hubungan seks di luar nikah, termasuk hubungan seksual sesama jenis, bisa didakwa jika terdapat pengaduan dari pasangan, anak atau orangtua.

- Hidup bersama di luar nikah, bisa didakwa jika terdapat pengaduan dari pasangan, anak atau orangtua.

- Menghina Presiden, Wakil Presiden, agama, institusi negara dan simbol-simbol (seperti bendera, lagu nasional).

- Mengubah ideologi nasional Pancasila.

2 dari 5 halaman

LBH Pers Nilai RKUHP Ancam Kebebasan Berpendapat

Dream - Rencana DPR menggodok kembali pasal 269 KUHP mengenai Penghinaan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara menuai kritik tajam. Alasannya, pasal yang dibahas pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat keputusan nomor putusan 013-022/PUU-IV/2006.

" Pertimbangan MK telah jelas bahwa norma delik penghinaan terhadap Presiden dan Wapres, inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Pengacara LBH Pers, Gading Yonggar Ditya, di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Gading khawatir jika pasal tentang penghinaan presiden dan wapres dalam RKUHP disahkan akan mencederai kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia. Tak hanya masyarakat biasa, kritik media juga bisa terancam jerat hukum.

" Karena kritik dan penghinaan ini sangat dekat, kalau pemimpinnya legowo ya dianggap kritikan," ucap dia.

 Ketum AMSI Wenseslaus Manggut

Di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mengaku khawatir jika DPR melosokan RUU KUHP berisi pasal soal penghinaan pada presiden dan wakil presiden akan membuat UU Pers menjadi lumpuh.

" UU ini mencampur baur antara konten yang diproduksi media dan informasi yang diperoleh publik dari perusahaan teknologi," jelasnya.

Wenseslalus mengatakan semua produk jurnalistik selama ini telah diatur dalam UU Pers. Sementara produk media sosial diatur tersendiri dalam UU ITE. Jika ada produk media yang dianggap merugikan, pihak yang bersengketa bisa menyelesaikannya lewat Dewan Pers.

Diakui, Wenseslalus, masyarakat saat ini memang dihadapkan dengan sulitnya membedakan antara produk jurnalistik dengan kabar hoaks yang beredar di media sosial. Selain termasuk barang baru, kondisi ini tak lepas dari pedoman yang bisa dipegang masyarakat. 

" Tugas pemerintah atau perusahaan teknologi itu untuk memberikan ketentuan kalau Anda pakai media sosial itu apa sih yang boleh dan nggak boleh," ujar Wens.

(Sah)

3 dari 5 halaman

Kebakaran Hutan di Kalimantan Dipicu Kebakaran di Australia?

Dream - Kebakaran hutan dan asap tebal di Kalimantan kemungkinan dipicu kebakaran hutan di Australia.

Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan, kondisi El Nino saat ini normal. Tapi, karena kebakaran di Australia, anginnya sekarang dari tenggara ke barat laut.

" Nah, sehingga udara kering dari Malaysia itu menambah potensi terjadinya kebakaran," ujar Ruandha, dilaporkan Liputan6.com, Senin 16 September 2019.

Ruandha menjelaskan, udara di Indonesia saat ini sedang kering. Walhasil, kondisi hutan rentan dengan api.

Yang menjadi kendala, kata Ruandha, biomassa rentan terbakar yaitu hutan-hutan gambut.

Kondisi inilah yang menyebabkan asap di Kalimantan semakin tebal. Sebab partikel-partikel gambut mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

 

4 dari 5 halaman

Kebakaran Hutan di luar Wilayah Sawit

Meski begitu, kebakaran hutan yang terjadi saat ini dinilainya tak lebih parah dibanding tahun lalu.

" Kalau menurut catatan kami masih hampir sama ya, tapi mudah-mudahan tidak melebihi tahun lalu," tutur Ruandha.

" Sekarang yang cukup besar kebakarannya itu di Riau, di Kalbar sudah mulai menurun, yang masih tinggi ini di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu kita perlu waspada di sana," lanjut dia.

 Sebaran kebakaran hutan  Kebakaran hutan

Sementara itu, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterima kepolisian, kebakaran di Provinsi Riau, memiliki kejanggalan.

Salah satu kejanggalan yang terlihat yaitu, area yang kebakar hanya hutan saja. Sedangkan area kebun sawit dan tanaman lainnya tidak terbakar.

Berdasarkan data hasil analisis dari situs Global Forest Watch, sejak 1 Agustus hingga 14 September 2019, titik api terjadi di luar konsesi hutan industri. " 85 persen areal kebakaran diluar konsesi sawit," kata Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo.

5 dari 5 halaman

Daftar Penerbangan yang Batal Gara-gara Kabut Asap

Dream – Kabut asap yang berada di beberapa wilayah di Indonesia berdampak kepada transportasi udara. Kabut ini membuat penerbangan-penerbangan dibatalkan dan terlambat terbang. Misalnya, penerbangan di Lion Group.

“ Untuk dampak keterlambatan pagi ini karena cuaca buruk yagn menyebabkan jarak pandang pendek, sehingga tidak memenuhi kualifikasi keselamatan pesawat take off dan landing,” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, kepada Dream di Jakarta, Senin 16 September 2019.

Penerbangan yang mengalami keterlambatan hari ini adalah penerbangan rute Lion Air rute Makassar-Pontianak, Pontianak-Ketapang, Ketapang-Pontianak, Pontianak-Sintang, Sintang-Pontianak, Balikpapan-Malinau, Malinau-Balikpapan, Balikpapan-Berau, Berau-Balikpapan, Palangkaraya -Surabaya, Surabaya-Sampit, Sampit-Surabaya.

“ Keterlambatan keberangkatan sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk memastikan keselamatan san keamanan penerbangan,” kata dia.

Sementara itu, PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (Persero) masih memantau perkembangan kabut asap terhadap penerbangan maskapai.

Beri Komentar
Yenny Wahid Rilis Produk Kecantikan Halal