Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Banyak masyarakat Indonesia di Arab Saudi menyediakan jasa badal haji dengan biaya berkisar Rp 8,7 juta orang
Dream - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan program badal haji memiliki potensi perputaran uang yang cukup besar. Bahkan bisa membantu ekonomi nasional. Sayangnya, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur badal haji.
Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Namun karena orang tersebut uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri, maka pelaksanaan ibadah tersebut didelegasikan kepada orang lain.
"Ini dapat memiliki efek positif dan dapat melakukan penguatan perekonomian kita," ujar Lukman, dikutip dari laman haji.kemenag.go.id, Rabu, 3 Agustus 2016.
Lukman mengatakan banyak masyarakat Indonesia di Mekah yang kemudian membuka jasa badal haji. Keberadaan jasa ini berpotensi menjadi ladang penipuan lantaran tidak ada yang mengawasi mereka.
Dari pantauan selama ini, seorang jemaah haji harus menggelontorkan uang hingga 2.500 riyal, setara Rp8,7 juta, untuk biaya badal haji.
Melihat potensi dan kekhawatiran adanya praktik penipuan, Menag menilai prakti badal haji harus memiliki dasar hukum yang tegas baik secara syariah maupun menurut aturan perundang-undangan.
"Kasus seperti ini perlu mendapat penanganan yang serius oleh pemerintah, agar pelaksanaan badal haji ini dilakukan sesuai syariat," ucap Lukman.