Ini Sumber Ancaman Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur

Reporter : Maulana Kautsar
Senin, 2 September 2019 07:00
Ini Sumber Ancaman Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur
Benarkah Kalimantan Timur yang dipilih sebagai lokasi ibu kota baru bebas dari ancaman?

Dream - Wilayah Kalimantan Timur yang menjadi lokasi ibu kota baru memiliki tingkat ancaman bencana rendah hingga sedang. Berdasar data alat kaji InRisk, ancaman risiko bencana antara lain berasal dari hidrometeorologi, seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja, mengatakan, risiko tersebut bersifat dinamis. Bencana tersebut bisa berkembang apabila terdapat beberapa faktor pendukung, seperti tata kelola ruang yang tidak baik, tidak memperhatkan kajian lingkungan, dan faktor urbanisasi. Ancaman bencana juga datang dari perilaku manusia.

" Risiko ini dinamis, kalau banyak manusia di sana bisa berkembang menjadi tinggi ancaman bencananya khususnya hidrometrologi, karena ini hubungannya dengan lingkungan. Kalau manusia masuk dan tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) maka akan ada ancaman. Semua itu disebabkan oleh manusia," kata Wisnu, Jumat 30 Agustus 2019.

Kajian ancaman kebencanaan ibu kota© Istimewa

Kajian ancaman kebencanaan ibu kota baru (Foto: Istimewa)

Untuk potensi ancaman gempa dan tsunami, menurut Pakar dan Peneliti Tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, tingkat risiko ancaman bencana Kalimantan Timur berada pada level rendah hingga sedang. Berdasarkan kajian hipotesisnya, potensi risiko dari gempa dan tsunami ini merupakan dampak dari wilayah lain seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, Widjo mengatakan ada tiga titik lokasi yang berpotensi di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan hanya 4 persen. " Misalpun ada (gempa dan tsunami), itu berasal dari wilayah lain seperti Sulawesi dengan tingkatan risiko rendah hingga sedang. Kendati demikian harus disimulasikan melalui pemodelan," kata Widjo.

1 dari 6 halaman

Ancaman Kebakaran Hutan

Plaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo, tak menyangkal bahwa Kalimantan Timur masih berada di peringkat ke-5 total luas lahan yang terbakar dari 34 provinsi di Indonesia. Pertama kasus karhutla yaitu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan total luas 71.712 hektar berdasarkan data per Juli 2019.

Hal itu menjadi kajian yang akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah dan segala unsur yang terkait. " Kaltim ini peringkat ke lima se-Indonesia. Kasus terparah ada di NTT," kata Agus.

Menurut pantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satelit, jumlah titik hotspot yang muncul di beberapa wilayah Kalimantan bukan selalu merupakan kebakaran hutan. Berdasar perkiraan musim kemarau yang akan berakhir lebih lama dari tahun sebelumnya merupakan dampak dari fenomena El Nino. Hal tersebut tentunya sekaligus menjadi faktor banyaknya titik hotspot yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia.

" Hotspot bukan berarti kebakaran hutan dan lahan. Harus dipantau data hotspot selama 3 hari dan dilihat apakah ada tampilan asap di citra satelitnya untuk bisa menyimpulkan apakah itu kebakaran besar atau tidak. El Nino menjadi faktor penyebab meluasnya hotspot yang seperti terjadi sekarang ini," ujar Indah Prasasti, Peneliti Penginderaan Jauh LAPAN.

2 dari 6 halaman

Ridwan Kamil Minta Jokowi Kaji Ulang Ibu Kota Baru, Begini Konsep Idealnya

Dream - Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Saat bertemu Jokowi di kantor presiden, Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan bahwa rencana tersebut perlu dikaji ulang.

" Memberikan masukan soal ibu kota. Masukannya kalkulasinya, luas-luasan yang hasil pengalaman saya sebagai dosen perkotaan, asumsinya terlalu luas," kata Ridwan kamil, dikutip dari merdeka.com, Rabu 28 Agustus 2019.

" Harus dikaji ulang, jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas, berorientasi mobil lagi," tambah pria yang beken dengan panggilan Kang Emil tersebut.

Pemerintah, kata dia, seharusnya menerapkan konsep pembangunan seperti Washington DC, Amerika Serikat, yang luasnya hanya sekitar 17 ribu hektare dan dihuni 700 ribu penduduk.

Menurut dia, masyarakat di masa depan hanya perlu berjalan kaki untuk menuju suatu tempat. " Jangan dibalik. Jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tapi kemanusiaan, humaniatiknya tidak maksimal," kata tutur dia.

Kang Emil menambahkan, Jokowi merespons sarannya. Dia berharap presiden bernama lengkap Joko Widodo itu mendengar saran ini.

" Jangan sampai kita sibuk dengan cara seperti itu, 50 tahun setelahnya mangkrak. Saya mengingatkan saja agar kita merencanakan jauh lebih matang dan lebih baik. Masukan dari masyarakat juga diterima," kata Kang Emil.

3 dari 6 halaman

Pindah Ibu Kota, PNS Pusat Dapat Fasilitas Rumah?

Dream – Dengan anggaran Rp466 triliun, pemerintah berjanji menyediakan fasilitas terbaik di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah juga bakal memberikan fasilitas lengkap untuk Aparatur Sipil Negara yang ikut pindah ke ibu kota baru.

" Tidak ada negara di dunia ini yang mengambil kebijakan yang akan merugikan, apalagi menelantarkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, dikutip dari Merdeka.com, Rabu 28 Agustus 2019.

Menurut mantan Wakil Kepala Polri itu, sesuai penguumuman Presiden Joko Widodo, ibu kota baru didesain menjadi green city dan smart city.

" Jadi semua fasilitas akan tersedia," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut.

4 dari 6 halaman

Disediakan Fasilitas Rumah

Menurut pria asli Makassar itu, fasilitas dasar, seperti perkantoran, rumah, pendidikan, kesehatan, sampai transportasi, akan disediakan oleh negara dalam jarak yang berdekatan, sehingga mempermudah pergerakan para penghuni kota.

" Justru di sana bisa efisien kalau ASN (PNS) pindah ke sana. Paling tidak kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan ngontrak-ngontrak rumah, tidak akan beli-beli rumah," kata dia.

Para ASN juga tidak perlu susah-payah untuk berangkat dari rumah menuju ke kantor. Dengan konsep green city dan smart city, para ASN bahkan bisa berjalan kaki menuju kantor masing-masing.

" Cukup bersepeda, jalan kaki 500 meter, misalnya. Seperti, kita lihat di kota-kota seperti Canberra, Den Haag, yang terdekat Putrajaya (Malaysia)," kata dia.

Syafruddin menambahkan, ibu kota baru nantinya memiliki penduduk sekurang-kurangnya 180 ribu jiwa. Jumlah ini merupakan data seluruh ASN yang bertugas di kementerian/lembaga pusat dan akan ikut pindah ke ibu kota baru tersebut.

" Ada 180 ribu, itu tidak terlalu banyak. Itu (ibu kota baru) satu kabupaten di Indonesia. Jadi, jangan membayangkan DKI ini dipindahkan sekian juta orang, tidak. Hanya ASN yang bekerja di kementerian/lembaga di tingkat pusat," ujar Syafruddin.

5 dari 6 halaman

Begini Skema Pemberian Rumah

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi, siap memenuhi kebutuhan perumahan bagi ASN yang pindah ke ibu kota baru. Nantinya akan disediakan dua jenis hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum.

Menurut dia, untuk rumah dinas nantinya tidak dapat dimiliki oleh ASN. Jika ASN ingin memiliki hunian pribadi, maka dapat membeli hunian yang disediakan pengembang.

" Saya katakan rumah dinas itu rumah negara. Tidak jadi milik. Yang milik itu rumah umum kalau mau beli nanti pengembang yang menyiapkan," kata Khalawi di Jakarta.

6 dari 6 halaman

Tunggu Konsep dari Bappenas

Khalawi menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR masih menunggu konsep makro dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengetahui kebutuhan rumah untuk ASN di ibu kota baru. Dia juga menunggu kepastian berapa jumlah PNS yang bakal hijrah ke ibu kota baru.

" Nanti arahannya saya tunggu dari Bappenas. dari pimpinan belum ada arahan. Kita akan menyiapkan pertama, dekat dengan tempat kerjanya. Contohnya dibangun asrama atau tempat tinggalnya. Untuk rumah umum akan kita petakan di sana. Tapi jumlahnya masih dalam analisis dan perhitungan," kata dia.

Khalawi menambahkan, nantinya rumah PNS akan dibangun dalam dua tipe, yakni model rumah susun (rusun) atau apartemen dan dalam bentuk landed house atau rumah tapak.

" Tentu beda tipe-tipenya. Untuk pejabat eselon II dan ASN lainnya itu vertikal. Untuk pejabat Kementerian dan Lembaga itu rumah dinas landed (rumah tapak atau landed house)," kata dia.

Beri Komentar