DPR Tuding Negara Lalai Atasi Masalah First Travel

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Kamis, 21 November 2019 17:12
DPR Tuding Negara Lalai Atasi Masalah First Travel
Negara tidak dirugikan dalam kasus First Travel.

Dream - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan menilai negara lalai karena tidak dapat mengatasi kasus First Travel. Terlebih, aset yang seharusnya dikembalikan ke jemaah justru disita negara.

" Saya katakan kelalaian negara, karena kan seharusnya penipuan yang dilakukan oleh First Travel sudah terdeteksi oleh Kementerian Agama," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Menurut Ace, kasus First Travel negara sama sekali tidak merugikan negara. Sebab, aset yang didapat First Travel merupakan setoran uang jemaah untuk berangkat umroh.

" Menurut saya, kalau memang sekarang ini disita oleh negara maka negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kepastian hukum terhadap para korban First Travel," ucap dia.

Melihat langkah yang dilakukan pemerintah tak tepat, Ace mengusulkan agar DPR memanggil Kementerian Agama untuk membahas solusi terbaik agar jemaah korban First Travel tidak dirugikan.

" Kita nanti akan panggil Kemenag kalau perlu kita panggil pakar hukum perdata atau pidana, untuk mengambil langkah yang tepat," kata dia.

1 dari 5 halaman

Menag Fachrul Razi Bakal Gelar Pertemuan Bahas First Travel

Dream - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi angkat bicara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menyatakan aset First Travel disita negara.

" Kami sedang memikirkan juga apa langkahnya ya, karena sekarang sudah keputusan MA sudah inkrah, tidak banyak yang bisa kita lakukan," ujar Fachrul dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis, 21 November 2019.

Fachrul mengatakan, langkah yang diambil akan dimulai dengan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk membicarakan masalah itu. Sehingga, dihasilkan solusi yang baik untuk semua pihak.

" Tapi, meskipun begitu kami nanti juga ingin duduk sama-sama. Sama-sama kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan," ucap dia.

Fachrul mengatakan, Kemenag saat ini sudah memperketat peraturan untuk menghindari adanya biro travel nakal. Sehingga, masyarakat tidak kembali dirugikan.

" Misalnya, Kemenag telah menyampaikan, batas minimal biaya umroh itu Rp20 juta. Kalau biayanya murah di bawah Rp20 juta, pasti ada sesuatu," kata dia.

Dia berharap, kasus penipuan perjalanan umroh tidak terjadi lagi di kemudian hari.

" Insya Allah tidak terjadi lagi. Kita akan evaluasi satu per satu," ujar dia.

2 dari 5 halaman

Kemenag Minta Hak Korban First Travel Dikembalikan

Dream - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi meminta Kejaksaan Negeri Depok mengembalikan hak-hak korban penipuan First Travel.

" Kalau dari pihak kami, saya kira karena itu hak jemaah, hak masyarakat harus kembalikan, bahkan itu sudah menjadi catatan kami di Kementerian Agama," kata Zainut, Senin 18 November 2019.

Zainut berharap negara memperhatikan nasib para korban praktik nakal biro perjalanan umroh dan haji khusus itu. Caranya, bisa dengan memberangkatkan umroh atau mengembalikan uang yang telah dibayarkan para calon jemaah yang gagal berangkat.

" Sebaliknya, para korban ini harus diperhatikan apakah misalnya pengembaliannya dengan cara memberangkatkan umroh atau dikembalikan uangnya, kami dari Kementerian Agama akan sangat mendukung," ucap Zainut.

Di sisi lain, Zainut menilai penyitaan aset First Travel oleh Negara merupakan hal wajar. Sebab, kasus tersebut masuk ranah pidana. 

" Persoalannya apakah nanti Negara mengambil kebijakan mengembalikan kepada jemaah juga saya kira itu nanti pengaturannya setelah dilakukan tindakan hukum oleh Kejaksaan," kata dia.

3 dari 5 halaman

Jawaban Jaksa Agung

Sementara, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyatakan akan menegur Kepala Kejari Depok, Yudi Triadi. Kabarnya, Yudi akan melelang aset Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan selaku pasangan bos First Travel.

" Baik ini akan dipelajari dan kalau memang itu salah saya akan minta meluruskan dan mempertanggungjawabkan," kata Burhanuddin.

Dia memastikan aset First Travel tidak akan berkurang. Selain itu, Burhanuddin menegaskan seharusnya uang dari kasus ini dikembalikan kepada korban bukan diserahkan kepada negara.

" Jadi pasti bahwa barang bukti itu tidak akan berkurang. Akan sesuai, tapi untuk diketahui bahwa ini kan harusnya kita berpendapat harusnya dikembalikan kepada korban bukan disita untuk negara. Ini menjadi masalah, eksekusi kita kesulitan kan," kata dia.


Sumber: 

4 dari 5 halaman

Aset First Travel Disita, Kejari Depok: Kalau Dijual Buat Siapa?

Dream - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Depok menyita seluruh aset travel perjalanan umroh dan haji, First Travel. Penyitaan ini dilakukan jelang proses lelang barang sitaan kasus penipuan yang dilakukan First Travel, Anniesa Hasibuan dan sang suami, Andhika Surachman. 

Permintaan ini beda dengan keinginan para korban penipuan yang uangnya kembali. Dalam kasus penggelapan yang dilakukan First Travel, negara tidak dirugikan. Tapi, dalam putusan persidangan, dinyatakan barang bukti kasus ini untuk negara.

Kejari mengatakan, pencucian uang berasal dari uang yang didapat pemilik First Travel dari uang setoran umroh para korban.

" Kemudian uang dari nasabah Rp1 miliar ini dibelanjakan oleh bos First Travel untuk beli ini, ini, ini. Nah, kalau nanti (barang) dijual duitnya punya siapa?" kata Kepala Kejari Depok, Yudi Triadi, dilaporkan Merdeka.com, Jumat, 15 November 2019.

Pertimbangan ini, kata Yudi, meminta agar para korban menerima dan mengikhlaskan uang tersebut sebagai sedekah.

" Kalau mereka sudah niat umrah tapi diakali (dibohongi), sudah sama itu (pahalanya) kalau di agama Islam," ujar dia.

Dia menyebut uang yang diberikan ke negara akan dipakai untuk kepentingan orang banyak.

5 dari 5 halaman

Vonis First Travel Sudah Berlalu 8 Bulan, Bagaimana Nasib Asetnya?

Dream - Vonis terhadap pengelola First Travel telah dijatuhkan sekitar 8 bulan yang lalu. Namun hingga saat ini para korban penipuan agen travel tersebut tak kunjung menerima ganti rugi dari dana yang telah mereka setorkan. 

Jaksa Agung, M Prasetyo, mengatakan persoalan terkait aset biro umroh First Travel memang sempat menghadapi kendala. Diakuinya terdapat beda pendapat antara Kejaksaan Agung dengan Pengadilan terkait status aset biro umroh First Travel.

" First Travel tanya ke Pengadilan. Pemahaman kami dan mereka berbeda," ujar Prasetyo yang meminta awak media meminta penjelasan dari pengadilan saat ditemui di Gedung Anticorruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat menjatuhkan hukuman penjara kepada bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan masing-masing 20 dan 18 tahun. Selain itu, PN Kota Depok juga menyatakan aset First Travel seluruhnya disita oleh negara.

Menurut Prasetyo, putusan ini berbeda dari tuntutan Jaksa. Dalam surat tuntutannya, Jaksa meminta Majelis Hakim menetapkan aset First Travel dikembalikan kepada calon jemaah yang gagal berangkat.

Tujuannya, aset tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami para korban. Baik bersifat materiil maupun non materiil.

" Barang sitaan eks barang bukti First Travel itu menurut pemahaman kami, dikembalikan kepada korban, tapi Pengadilan ternyata dinyatakan dirampas negara," ucap dia.

Upaya agar aset tersebut dikembalikan ke korban First Travel sebetulnya sudah dilakukan. Kejaksaan telah mengajukan Kasasi atas putusan tersebut. Hasilnya, Mahkamah Agung tetap menyatakan aset First Travel menjadi barang sitaan negara.

" Ya karena putusannya begitu semua pihak harus menghormati, kami sudah ajukan kasasi khusus untuk barang bukti ternyata putusannya sama. Ya sudah," kata dia.(Sah)

Beri Komentar
Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone