Gelar Webinar, Kemendikbud Sosialisasikan Petunjuk Teknis BOS Afirmasi & Kinerja

Reporter : Iwan Tantomi
Kamis, 10 September 2020 14:35
Gelar Webinar, Kemendikbud Sosialisasikan Petunjuk Teknis BOS Afirmasi & Kinerja
Kemendikbud berharap sosialisasi ini dapat mengoptimalkan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja terutama di masa pandemi Covid-19

Banyaknya pertanyaan terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengadakan webinar. Acara yang dilangsungkan pada 10 September 2020 ini pun mengangkat tema "Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja".

Dalam kesempatan tersebut Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmed Jumeri S.TP., M.Si, mengungkapkan sambutannya sebelum resmi membuka acara webinar. Menurut Jumeri, biaya pendidikan erat kaitannya dengan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik di negeri ini. Demi memastikan seluruh anak negeri mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, Kemendikbud memberikan bantuan dana BOS Reguler.

Namun, seiring perkembangannya, Kemendikbud juga memberikan bantuan tambahan untuk dunia pendidikan dengan menghadirkan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sejak 2019. Hanya saja, belum banyak pihak, termasuk Dinas Pendidikan Daerah, Kepala Sekolah hingga masyarakat yang memahami, sehingga Kemendikbud berupaya memberikan sosialisasi petunjuk teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja ini lewat acara webinar.

"Kemendikbud berharap sosialisasi ini dapat mengoptimalkan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja terutama di masa pandemi Covid-19. Selain itu, sekolah diharapkan mampu memetakan perencanaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai kebutuhan, serta mampu memanfaatkannya sesuai target dan capaian, dengan memegang prinsip akuntable, efektif, efisien dan transparan dalam pengelolaan dana BOSs Afirmasi dan BOS kinerja," ungkap Jumeri.

1 dari 4 halaman

Kenapa Ada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja?

Lebih lanjut, dalam sesi webinar yang disampaikan oleh Sesditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Dr. Sutanto, S.H., M.A, ada hal mendasar yang perlu dipahami lebih dulu tentang kenapa sampai ada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Menurut Sutanto, selain mendapatkan BOS Reguler, sekolah juga diberikan BOS Afirmasi sebagai biaya operasional. Di setiap kota maupun kabupaten skalanya berbeda. Selain itu, pemberian BOS Afirmasi juga memperhatikan jumlah rombel dan jumlah siswa di daerah 3T rata-rata rendah, perbedaan indek harga antar wilayah, kapasitas wilayah daerah 3T rendah (PAD, SDM, Manajerial), hingga akses ke sekolah di daerah terpencil sulit dan jauh.

Sementara BOS Kinerja diberikan sebagai stimulus, agar  pemberian BOS Kinerja bisa terus ditingkatkan, khususnya untuk kinerja sekolah yang masih rendah. Selain itu, BOS Kinerja diberikan berdasarkan performa sekolah dalam 2-3 tahun terakhir.

Pengadaan BOS Kinerja dan BOS Afirmasi ini pun didasarkan besarnya anggaran pendidikan, karena pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2008. Selain itu, pemerintah pusat memberikan bantuan biaya operasional dalam bentuk BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Oleh karena dana BOS bersifat bantuan, maka perlu peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengawal bersama penerapannya.

2 dari 4 halaman

Implementasi Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Kemendikbud© Kemendikbud

Secara umum, Sutanto menjelaskan jika BOS Afirmasi merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, yang berada di daerah khusus dan ditetapkan oleh kementerian. Tujuan pemberian dana BOS Afirmasi ini adalah membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh dana BOS Reguler di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

Adapun penerima dana BOS Afirmasi adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang memiliki proposi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak, menerima dana BOS Reguler lebih rendah, serta memiliki proporsi guru berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan lebih kecil.

Sementara BOS Kinerja merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan kementerian. Tujuan pembeirkan dana BOS Kinerja sendiri adalah membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus.

Selanjutnya, kriteria prioritas penerima dana BOS Kinerja ini, antara lain memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak, menerima dana BOS Reguler lebih rendah, memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan lebih keci, serta memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: peta mutu pendidikan, indeks integritas UN 2019, dan/atau nilai UN 2019.

Sedangkan daerah khusus, menurut Sutanto didefinisikan sebagai daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

3 dari 4 halaman

Pemberian Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk Sekolah

Sutanto juga menjelaskan jika dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diberikan sebesar Rp60 juta per sekolah dengan fungsi, yaitu PPDB, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan skolah, pengembangan profesi pendidikan, layanan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran,  penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri, praktisk kerja lapangan dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru dan lembaga sertifikasi. Kemudian, juga bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, uji kompetensi bahasa asing berstandar internasional, serta pembayaran honor guru berstatus non ASN.

Bukan itu saja, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di masa kedaruratan Covid-19 sebagaimana Permendikbud nomor 19 tahun 2020, dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Selain itu, dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfektan), masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain. Kemudian, bisa digunakan pembayaran guru honorer yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru), belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah. dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja juga tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

4 dari 4 halaman

Prinsip Penggunaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Kemendikbud© Kemendikbud

Dalam webinar tersebut juga turut hadir Inspektur Jenderal Kemendikbud Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H.,S.E.,M.H, yang menjelaskan tentang prinsip penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, yang mencakup lima poin.

  1. Fleksibilitas: penggunaan dana BOS dikelola sesuia dengan kebutuhan sekolah,
  2. Efektivitas: penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah,
  3. Efisiensi: penggunaan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil optimal,
  4. Akuntabilitas: penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yg logis sesuai peraturan perundang-undangan,
  5. Transparansi: penggunaan dana BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Chatarina juga menjelaskan pengawasan teknis dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja mencakup pencapaian SPM, ketaatan NSPK (regulasi juknis BOS), dampak pelaksanaan tata kelola pendidikan sebagai urusan konkuren (antara lain program merdeka belajar), serta akuntabilitas APBN fungsi pendidikan antara lain Dana BOS (Reguler, Afirmasi, dan Kinerja).

" Sementara untuk sinergi pengawasan bidang pendidikan melibatkan Itjen Kemendikbud, Itjen Kemenkeu, KPK, Kejaksaan, POLRI, Inspektorat daerah, SPI, BPKP, Ombudsman, PPATK, Itjen Kemendagri untuk mengawasi beragam modus penyelewengan dana bos," ungkap Chatarina.

Beri Komentar