Kuliner (1): Gurihnya Bisnis Makanan Halal

Reporter : Syahid Latif
Senin, 23 Februari 2015 20:25
Kuliner (1): Gurihnya Bisnis  Makanan Halal
Kue bisnis makanan halal terus membesar. Banyak pengusaha yang kian sadar dengan sertifikat halal.

Dream - Hari itu pukul 10 pagi. Halaman parkir itu sudah disesaki kendaraan bermotor. Inilah kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terletak di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.  Mobil dan beberapa sepeda motor rapi terparkir di halaman gedung itu.

Masuk ke dalam gedung itu, suasana masih terlihat sepi.  Tak tampak keramaian seperti di pelataran. Di lantai satu gedung MUI ini berkantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).  Inilah markas besar pemberi sertifikat halal untuk makanan di negeri ini.  

Deretan foto pimpinan MUI terpampang di dinding. Foto Prof Dr KH Abdul Malik Karim Amrullah, atau Buya Hamka tampak terlihat jelas. Bersanding dengan para penerusnya hingga era Prof Dr KH Din Syamsuddin MA, yang kini memimpin lembaga itu.

Ruangan ini pun terlihat  sepi. Cuma seorang resepsionis yang sedari tadi sibuk menjawab dering telepon yang susul menyusul.  Rupanya, pagi itu para pejabat LPPOM MUI tengah sibuk. Ada rapat yang harus dihadiri. Tamu yang datang adalah tim dari LPPOM MUI Bogor.

Tak terasa waktu telah beranjak 120 menit. Jarum jam sudah mematuk di angka 12. Ruangan yang tadinya sepi mulai terdengar ramai.  Suara cengkrama karyawan mulai terdengar. Sampai tiba waktunya, keluarlah wanita yang ditunggu itu.

Muti Arintawati menyambut jurnalis Dream, Dwi Ratih, yang sudah menunggu. Muti adalah pejabat teras di lembaga ini. Dialah Wakil Direktur LPPOM MUI.

“ Iya, ini kami habis rapat. Seharusnya kemarin, namun karena ada Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta sampai Rabu kemarin, jadinya rapat komisi fatwa bidang makanan diundur hari ini,” jelas Muti sembari  mempersilakan Dream duduk di sofa.

Kesibukan Muti memang bisa dimaklumi. Di lembaganya inilah semua cap halal untuk makanan diterbitkan.  Sertifikat itu penting, sebagai pemberi rasa aman masyarakat muslim menyantap makanan atau menikmati produk apa saja.

***

Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, cap halal idealnya wajib dikantongi para pemilik usaha restoran atau rumah makan.  Selain demi kenyamanan berusaha si pemilik, market Muslim yang besar ini tentu saja menggiurkan.  Dan itulah sebabnya, kian banyak orang yang menekuni bisnis makanan. Asing maupun lokal.

Lihat saja data yang dipublikasikan  Badan Pusat Statistik (BPS) ini. Pada 2008, tercatat ada 2.235 rumah makan skala menengah dan besar yang beroperasi. Setahun kemudian, angka ini melonjak 20,98 persen menjadi 2.704 restoran.

Hingga data terakhir 2011, Indonesia sudah memiliki 2.977 rumah makan skala menengah besar. Tentu saja jumlahnya terus berlipat ganda pada tiga tahun belakangan.  Ini baru jenis restoran besar. Belum termasuk rumah makan skala rumahan.

Ibu negeri ini, Jakarta, masih menjadi rumah semang bagi bisnis restoran skala besar itu. Sebanyak 1.359 unit atau 46,6 persen dari total usaha restoran bersaing memikat hati warga ibukota. Menyusul Jawa Barat 286 unit dan Jawa Timur 231 unit.

Seiring meningkatnya kesadaran beragama, pengunjung tak lagi sekadar melihat menu makanan yang tersaji. Ada tambahan pertimbangan buat konsumen. Yakni kehalalan makanan yang disajikan.

Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label. Meski hanya secarik kertas bertanda tangan pejabat MUI, statusnya sangat penting.  Sertifikasi halal akan mudah mengendalikan pasar bebas tetap dalam koridor. Jadi ini baik bagi konsumen muslim maupun para pengusaha restoran itu sendiri.

Era globalisasi menjadikan sertifikat halal bukan hanya jaminan bagi penduduk lokal. Berbondongnya pelancong luar negeri khususnya negara muslim, tentu saja melebarkan size bisnis makanan halal ini.  Sebab jaminan halal menjadi syarat mutlak bagi para turis ini.

Muti bahkan yakin, sertifikasi halal merupakan magnet turis muslim ke sebuah restoran di Indonesia. “ Jangankan turis, ya, orang muslim yang tahu makanan itu tidak halal juga tentunya enggan menikmatinya,” kata Muti meyakinkan.

Kue bisnis di segmen makanan halal  memang terus melejit belakangan ini.  Dan itu berlangsung di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim.

Lihat saja prediksi DinardStandar ini. Laporan terbaru State of The Global Islamic Economy 2014-2015 menyebutkan bahwa bisnis makanan halal pada 2013 ditaksir bernilai US$ 1.292 miliar. Mau tahu jika dirupiahkan? Nilai itu setara Rp16.586 triliun atau sekitar 8 kali lipat dari APBN Indonesia.

Angka itu bakal berlari cepat.  Bisnis makanan dan minuman halal bakal terus menggemuk. Diperkirakan bakal melompat menjadi US$ 2,537 miliar pada 2019. Nilai itu setara dengan 21,2 persen dari pengeluaran penduduk dunia.  

Mereka yang menikmati kue bisnis sebesar itu, tentu saja pebisnis yang menyadari betapa pentingnya sertifikasi halal itu. Tapi tampaknya, pasar yang gemuk belum sepenuhnya disadari para pebisnis.

Tengok saja data LPPOM MUI berikut ini. Muti menyebutkan bahwa MUI baru mengeluarkan label halal bagi 2.479 usaha makanan di Indonesia. Jumlah ini baru berasal dari data MUI Pusat. Pengurus MUI provinsi juga punya data sendiri.

Soal pentingnya sertifikasi itu, sangat disadari oleh para pengelola restoran manca negara  yang merambah ke sini. Dunkin Donut, Texas Chicken Indonesia, D’Cost, Pizza Hut. HFC, dan A&W Restaurant adalah segelintir nama restoran ternama yang sepenuhnya sadar bahwa sertifikat halal adalah menu utama dalam sajiannya.

Berapa jumlah sertifikat halal ini sudah diterbitkan? Entahlah, LPPOM MUI pun belum punya data pasti. “ Jika dipresentasekan antara yang sudah dan belum memiliki sertifikat halal itu kecil sekali,” kata Muti seraya mengungkapkan restoran pemegang sertifikat halal mungkin baru 10 persen.

***

Muti menduga kesadaran pemilik rumah makan memiliki label halal masih terbilang rendah. Beragam alasan dipakai pemilik bisnis makanan ini.  Berada di Negara mayoritas muslim, para pelaku usaha ini merasa sertifikat ini bukan kebutuhan mendesak.

Tapi banyak juga yang sadar dengan pentingnya sertifikat halal itu.  Sebut saja restoran ternama Sate Khas Senayan, yang memang semua makanannya halal. Berdiri sejak 1974 silam, rumah makan dengan puluhan cabang di Tanah Air ini mengaku belum memperoleh sertifikat halal. Namun bukan berarti mereka tak berpikir mendapatkan sertifikat tersebut.

Marketing Manager Sate Khas Senayan, Lavinia Siswadi kepada Dream mengatakan pihaknya yakin seluruh menu yang disajikan menggunakan bahan-bahan lokal tanpa kandungan meragukan. “ Dalam waktu dekat ini kami tampaknya segera memproses,” ujar Nia sapaan Lavinia Siswadi.

Restoran dengan menu makanan lokal juga sudah banyak  yang mengantongi sertifikat itu. Rumah makan tradisional Saung Kiray dengan menu khasnya Sangu Tutug Oncom. Meski asli produk Indonesia, label halal tak luput dari perhatian pemiliknya, Indra LK Dharmaputra.

Sedari awal, Indra dan istrinya menyadari pangsa pasar yang dituju adalah muslim. Ia cukup tahu, Islam mensyaratkan beberapa ketentuan terkait makanan. Islam hanya membolehkan umatnya mengonsumsi makanan yang halal.

“ Demi memberikan rasa aman pada konsumen, kami tetap memerlukan legalitas halal untuk setiap produk atau makanan kami,” kata Indra.

Untuk restoran tradisional, mungkin alasan budaya lokal masih bisa menjadi alasan. Tak demikian dengan usaha makanan yang mengusul menu dari negara lain.

Pemilik usaha Sushi Miya8i yang mengusung makanan khas Jepang mengakui label halal menjadi syarat utama dalam bisnis mereka.

" Karena ini Sushi, mungkin ada pengujung bertanya halal nggak nih? Alhamdullilah adanya sertifikat halal meyakini masyarakat kalau makanan yang disajikan sudah diakui halal oleh MUI dan LPPOM," kata salah satu pemilik Sushi Miya8i, Ory Vitrio.

Pengakuan yang sama juga diakui pemilik Restoran Sulaiman. Menawarkan makanan khas China, sertifikat halal menjadi syarat wajib pemikat pembeli dari Tanah Air. Maklum rumah makan ini dimiliki merupakan seorang Muslim suku Hui dari Provinsi Shaanxi, China. Di tanah kelahirannya, dia sudah memiliki tiga rumah makan.

 “ Karena dia tahu Indonesia mayoritas Islam. Dia berpikir akan banyak pembelajaran yang didapat dan lebih bisa fokus menjalani ibadah,” tutur juru bicara Sulaiman, Roy Wong.

Memang tak semuanya beralasan sama. Ada juga pengusaha yang mempertimbangkan faktor biaya. Untuk mendapatkan sertifikat halal pengusaha harus merogoh biaya sebesar Rp 200 ribu. Uang itu baru sebatas pendaftaran.

Untuk mendapatkan sertifikasi, pemilik usaha kembali harus mengeluarkan Rp 2,5 juta. Inipun baru sertifikat di satu outlet. “ Biayanya tergantung jumlah bahan serta outlet yang tersedia.Makin banyak bahan yang digunakan, banyak juga biaya yang dibutuhkan,” Muti coba menjelaskan.

Tapi MUI menyiapkan jalan keluar, jika ada yang kesulitan dengan biaya yang wajar itu. Lembaga itu  menerapkan pola subsidi silang metode pembayaran. Maksudnya, pengusaha besar bisa saja dikenakan biaya lebih besar dibandingkan pebisnis rumah tangga.

Dengan membesarnya bisnis makanan dan minuman halal, kini muncul wacana baru. Sertifikasi halal tak harus jadi monopoli LPPOM MUI. Dengan alasan demi memudahkan pemberian sertifikasi dan besarnya jangkauan, sertifkat halal diusulkan bisa dikeluarkan lembaga lain.

Publik mungkin sudah mendengar nama Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU). Lembaga sertifikasi ini baru berdiri 2013 silam. BHNU menjanjikan tak ada tarif khusus untuk memperoleh sertifikat halal. Meski ketentuan ini pun ada syaratnya.

“ Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki beberapa lokasi mudah dijangkau BHNU, biaya akan ditanggung BHNU mulai dari transportasi dan pelatihan,” jelas H.M. Sulton Fatoni, M.Si selaku Direktur Pelayanan Informasi BHNU.

Meski masih baru, toh BHNU sudah banyak mengeluarkan sertifikat halal. Ada kurang lebih 65 usaha makan yang mengantongi tanda kelulusan halal dari lembaga ini. Termasuk jejaring restoran Solaria, yang  beroperasi di banyak pusat perbelanjaan.

Kesadaran untuk mengantongi sertifikat halal itu memang harus  digalakkan terus. Selain demi kepentingan umat Islam, tanda kelulusan itu adalah pintu bagi para pengusaha untuk masuk di pasar yang gemuk ini.

Setidaknya berbondongnya turis negara muslim ke Indonesia harus disadari sebagai ladang emas baru bagi pengusaha makanan di Tanah Air. Tak ada label halal, sama saja dengan menutup pintu bagi pasar yang sedang melejit itu.

Laporan: Dwi Ratih

Beri Komentar