Brotoseno dan seorang Pamen berinisial D tertangkap tangan menerima suap.
Dream - Kepala Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, AKBP Brotoseno tertangkap tangan Divisi Propam Polri. Pria yang namanya mencuat setelah dekat dengan mantan politisi Demokrat Angelina Sondakh itu terkait dugaan tindak pidana suap.
Operasi tangkap tangan dilakukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri. Dari penangkapan itu, tim Saber Pungli juga menangkap Perwira Menengah (Pamen) berinisial D.
" D tidak sendiri, tapi bersama saudara B (Brotoseno), anggota Polri juga," kata Kepala Biro Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 18 November 2016.
Setelah ditangkap, keduanya diinterogasi. Menurut Rikwanto, keduanya mengaku telah menerima suap sebesar Rp1,9 miliar.
" Dari pemeriksaan keduanya, didapati mereka telah menerima uang yang bisa dikatakan suap sejumlah Rp1,9 miliar dari perkara yang ditanganinya," ujar Rikwanto.
AKBP Brotoseno dan rekannya sedang menangani perkara cetak sawah di Kalimantan pada 2012-2014. " Perkaranya masih berlangsung dan masih ditangani," ucap dia.
1 dari 2 halaman
Dari Rp3 M, Baru Dikirim Rp1,9 M
© Dream
Dream - Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menuturkan uang suap tersebut diberikan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada Oktober 2016 dan kedua pada awal November 2016.
" Uang 1,9 miliar sudah kita sita dan kemudian didalami apakah ada akibat dari perbuatan itu untuk memperpendek kasusnya, atau untuk menghilangkan kasusnya, ini masih didalami," ujar Rikwanto.
Rencananya suap itu akan diberikan sebesar Rp 3 miliar. Tetapi, uang tersebut baru dikirim sebesar Rp1,9 miliar.
" Rencana seluruhnya Rp3 miliar, namun baru Rp1,9 miliar," beber Rikwanto.
2 dari 2 halaman
Hanya Kena Sanksi Kode Etik
© Dream
Dream - Dia berucap, meski telah terbukti menerima suap, kedua anggota Polri itu hanya diberi sanksi pelanggaran kode etik profesi.
" Namun dua anggota tersebut, kita kenakan UU internal yaitu pelanggaran kode etik profesi," tegasnya.
Jadi sementara, lanjutnya, dikenakan pelanggaran kode etik profesi Pasal 7 dan 13. Isinya, setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra Polri dan menjaga kehormatan Polri.
" Kemudian setiap anggota polri dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan gratifikasi," ucap Rikwanto. (Ism)
