Ini Sanksi PNS yang Terbukti Sebar Kebencian di Medsos

PNS yang menanggapi, me-retweet, repost, dan like pada akun penyebar kebencian akan dikenai sanksi.

Dream - Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan imbauan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bermedia sosial. Aturan itu dibuat sebagai bagian dari pencegahan beredarnya hoax dan konten bernada suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA

Kepala Bagian Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan selain mencegah hoax dan potensi SARA, imbauan itu muncul karena aduan dari masyarakat. Dalam aduan itu terbukti ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu.

" BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal Sara," tulis Ridwan dalam surat keterangan yang diterima Dream, Minggu, 20 Mei 2018.

Dalam surat keterangan itu terdapat enam aktivitas yang patut dihindari PNS. Pertama, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, pemerintah.

Pada butir kedua surat imbauan itu, BKN juga meminta PNS tidak menyampaikan ujaran kebencian dan Sara di media sosial. Butir ketiga menyebut, PNS diminta juga untuk tak menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita bohong.

" Empat, (PNS dilarang) mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, NKRI, pemerintah, dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Ridwan.

Pada butir kelima PNS yang mengikuti atau menghadiri kegiatan dengan maksud memprovokasi atau membenci dasar negara dan pemerintah juga mendapat saksi. Bahkan, pada butir keenam, BKN juga menerapkan sanksi kepada PNS yang menanggapi dan mendukung unggahan kontroversial, misalnya retweet, repost, dan like.

" ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melanggar poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman sedang atau ringan," ucap Ridwan.