IPB University dan Inhalife Kolaborasi Pacu Industri Halal Indonesia

Reporter : Maulana Kautsar
Selasa, 19 November 2019 17:00
IPB University dan Inhalife Kolaborasi Pacu Industri Halal Indonesia
IPB University akan mengembangkan riset di bidang industri halal.

Dream - IPB University menggandeng Indonesia Halal Lifestyle Center (Inhalife) untuk mengembangkan industri halal dalam negeri. Komitmen tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya pakta kerja sama (MoU) antara IPB University dengan Indonesia Halal Lifestyle Center (Inhalife) di Jakarta Convention Center, Rabu, 13 November 2019.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengatakan, IPB University berperan penting dalam mencetak calon-clon pengusaha yang nantinya bergerak di bisnis halal.

" Hal ini dirasa sangat penting karena permintaan terhadap produk halal sangat tinggi baik pasar domestik maupun global,” kata Arif, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 19 November 2019.

Menurut Arif, IPB University bisa memberikan sumbangsih pada industri halal dalam negeri salah satunya dengan menghasilkan teknologi berupa alat pendeteksi produk halal. Ke depannya, IPB University akan terus mengembangkan riset-riset di bidang industri halal.

“ Selain di bidang pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi, IPB University juga memiliki peran dalam pelayanan di industri halal, salah satunya adalah membantu mengaudit kehalalan produk-produk yang ada di pasaran," ucap dia.

1 dari 5 halaman

Ubah Paradigma

Senada dengan Arif, Ketua Umum Inhalife, Sapta Nirwandar menilai pemerintah berperan sangat penting dalam upaya membangun industri produk halal. Indonesia harus berubah dari konsumen kosmetik, farmasi serta produk-produk halal lainnya menjadi produsen di industri halal.

" Kita juga harus berani untuk bertransformasi menjadi eksportir, karena sekarang impor produk halal jauh lebih tinggi dari ekspor produk halal kita,” kata Sapta.

Sapta yakin Indonesia mampu menjadi eksportir produk halal karena terdapat keunggulan produk di sektor pertanian.

“ Maka dari itu kami bekerjasama dengan IPB University untuk memberikan edukasi bagi para pelaku industri halal mulai dari sektor pangan, perhotelan, hingga perbankan," ujar dia.

2 dari 5 halaman

SiHalal Belum Berjalan, BPJPH Baru Bisa Layani Konsultasi Sertifikat Halal

Dream - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan Sistem Informasi Manajemen Halal (SiHalal) sampai saat ini belum dapat melayani perusahaan atau masyarakat yang ingin mengajukan sertifikat halal. Alhasil, pengajuan masih menggunakan dokumen fisik. 

Seperti diketahui, BPJPH yang baru resmi beroperasi pada 17 Oktober 2019 berperan sebagai badan yang memproses pembuatan sertifikat halal. Namun sistem SiHalal sejatinya telah diperkenalkan sekitar setahun yang lalu. 

Kepala Pusat Pembinana Jaminan Produk Halal BPJH, Siti Aminah menjelaskan pengajuan sertifikat halal sampai saat ini masih diminta melampirkan dokumen ke kantor BPJPH atau Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi.

" SiHalal ini belum bisa digunakan karena Peraturan Menteri Agama ini baru disahkan pada 16 Oktober 2019. Perlu diselaraskan sistem dan regulasi," ujar di acara ISEF di JCC, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Menunggu SiHalal beroperasi sempurna, mayoritas pelaku yang datang ke kantor BPJPH baru sebatas konsultasi. Sebab, mereka belum memahami secara menyeluruh proses perpindahan pengurusan sertikasi yang dulunya dipegang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

" Per akhir Oktober 2019, pelaku usaha yang konsultasi itu 800-an ribu, hampir 1 juta," ucap dia.

Saat ini, diakui Aminah, biaya sertikasi halal belum juga diputuskan oleh Kementerian Keuangan.

Mengenai biaya ini, kata Aminah, akan ada perlakuan berbeda. Pelaku usaha mikro kecil yang omzetnya di bawah Rp50 juta tidak akan diberi biaya atu gratis.

" Iya, untuk saat ini kami kan pemerintah segala sesuatu harus ada peraturannya. Slaah satunya tarif harus dari menteri keuangan dan belum turun," kata dia.

3 dari 5 halaman

BPJPH Resmi Beroperasi, Apa Peran LPPOM MUI Kini?

Dream - Pengurusan seetifikat halal resmi beralih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai hari ini, Kamis, 17 Oktober 2019. Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Dengan peralihan wewenang tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, lembaganya akan tetap mendukung pelaksaan UU JPH tersebut.

" Spirit lahirnya UU JPH, harus dimaknai bahwa Negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2019.

Dia mengatakan, MUI saat ini masih terlibat dalam proses sertifikasi halal meski penerbitan sertifikat dikeluarkan BPJPH.

" Sesuai ketentuan UU JPH Pasal 10 ayat (1), MUI diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)," ucap dia.

 

4 dari 5 halaman

MUI Minta Koordinasi

Lebih lanjut, Zainut menambahkan, LPPOM MUI juga telah menerbitkan sertifikat halal yang diakui baik di dalam maupun luar negeri dengan standar halal " HAS 23000" .

" Terhadap ketiga peran tersebut, MUI siap mekaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UU," kata dia.

MUI juga mendorong BPJPH untuk segera mendorong koordinasi secara aktif dengan berbagai pihak. Sehingga masyarakat tidak kebingungan dengan aturan baru ini.

" MUI menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang telah memberi kepercayaan kepada LPPOM MUI selama 30 tahun memainkan peranannya dalam bidang sertifikasi halal," ujar dia.

5 dari 5 halaman

BPJH Pastikan Biaya Sertifikasi Halal UMKM Gratis

Dream – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) akan menerapkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman (mamin) mulai 17 Oktober 2019. Pada tahap awal, BPJH akan memberikan waktu selama lima tahun untuk mengurus sertifikasi jaminan produk halal (JPH).

Kepala BPJPH, Sukoso, mengatakan, biaya pengurusan sertifikasi halal saat ini masih digodok di Kementerian Keuangan. " Kalau biaya yang jelas itu usulan kita, mikro kecil itu pasti akan dibebaskan Rp0 sampai berapa itu ada di sistem BLU (Badan Layanan Umum)," kata Sukoso di Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Sukoso menjelaskan, besaran biaya tersebut masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan. “ Bahannya udah kami sampaikan ke PK BLU untuk segera disahkan," kata dia.

Bagaimana dengan produk-produk lainnya? Sukoso menjelaskan sertifikasi produk kosmetik, obat, alat medis lainnya akan dilakukan setelah mamin rampung.

Beri Komentar
Kenangan Reza Rahadian Makan Siang Terakhir dengan BJ Habibie