Ketua KPCPEN: Aturan Teknis Skema Vaksinasi Kelar 1-2 Pekan Lagi

Reporter : Syahid Latif
Rabu, 9 Desember 2020 14:13

Airlangga Hartanto Memastikan Aturan Teknis Vaksinasi Selesai Bulan Ini

Proses vaksinasi harus melalui beberapa tahapan lagi sebelum disalutrkan ke masyarakat yang jadi prioritas

Dream - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menargetkan payung hukum skema vaksinasi gratis dan mandiri akan selesai dalam 1-2 pekan ke depan. Meski nantinya vaksinasi berjalan, masyarakat diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M dan 3T.

Merujuk pada peraturan-peraturan yang ada, skema pelaksanaan vaksinasi dilakukan melalui dua program yaitu pemerintah akan menyediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang akan disediakan secara berbayar, untuk masyarakat.

Diketahui vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis telah tiba di Indonesia pada Minggu, 6 Desember 2020 lalu. Vaksin dalam bentuk jadi itu tiba dengan pesawat Garuda jenis Boeing 777-300 ER di Bandara Soekarno-Hatta dengan kargo khusus melalui rute Jakarta-Beijing-Jakarta.

Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa kedatangan vaksin Covid-19 ini merupakan momentum awal dari langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. “ Hal sekaligus menerjemahkan pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia dimana keselamatan rakyat merupakan prioritas utama dalam penanganan COVID-19. “ ujarnya.

Menurut Airlangga, melalui upaya testing, tracing dan treatment, serta memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya yang sangat penting dalam mengakhiri pandemi.

“ Ketiga hal tersebut, 3T dan 3 M dan vaksinasi harus selalu berjalan bersamaan sampai kita semua di Indonesia, di seluruh dunia benar-benar lepas dari pandemi COVID-19.” tambah Airlangga.

Terkait sudah hadirnya vaksin Covid-19 di Tanah Air, Airlangga mengingatkan jika pelaksanaan vaksinasi masih harus melalui beberapa tahapan. Pertama dimulai dari evaluasi oleh Badan POM untuk memastikan aspek mutu, keamanan dan efektivitasnya. Selanjutnya pemerintah akan menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya.

1 dari 4 halaman

" Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini dilaksanakan secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap, dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik, yang telah diatur secara tekhnis oleh Menteri kesehatan, “ jelas Airlangga.

Pengadaan vaksin ini merujuk pada Peraturan presiden No.99 tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri kesehatan No.98 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19 dan dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kesehatan no. 6587 Tahun 2020 Tentang Penugasan PT. Biofarma dalam Pengadaan Vaksin COVID-19 serta Keputusan Menteri Kesehatan No.9860 Tentang Penetapan Jenis Vaksin COVID-19.

" Pelaksanaan vaksinasi akan semakin membangun rasa aman dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi kita untuk mendukung ketahanan kesehatan dan mendorong produtivitas serta untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. “ ujar Airlangga.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

2 dari 4 halaman

Vaksinasi Angkat Kepercayaan Investor

Dream – Pemerintah menyiapkan fasilitas fiskal dan anggaran khusus untuk mendukung vaksinasi dan penanganan Covid-19. Kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 pun memanfaatkan kemudahan fasilitas kepabeanan dan cukai serta pajak atas impor vaksin Covid-19.

Dikutip dari keterangan tertulis Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan nilai kepabeanan dari impor 1,2 juta dosis vaksin adalah US$20.571.978 atau sekitar Rp289,89 miliar.

“ Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin Covid-19 ini adalah sebesar Rp50,95 miliar, di mana untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp14,56 miliar, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp36,39 miliar,” kata Sri Mulyani di Jakarta.

Kemudahan fasilitas fiskal yang diberikan tersebut sesuai dengan Peraturan Keuangan nomor 188/PMK.04 tahun 2020, mengenai Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan atau Cukai, serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Di Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

3 dari 4 halaman

Cadangkan Rp60 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19 Tahun Depan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah mencadangkan Rp35,1 triliun dari Anggaran Tahun 2020 untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19 dan Rp60,5 triliun di tahun 2021 untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19

Total anggaran di tahun 2021 untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 mencapai Rp60,5 triliun. Rinciannya, Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19, Rp3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya. Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana-prasarana laboratorium Litbang dan PCR. Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp1,2 triliun, dan Badan POM sebesar Rp100 miliar.

“ Kita juga masih mencadangkan iuran JKN untuk masyarakat yang tidak mampu, yaitu untuk yang kelas 3. Sementara Rp35,1 triliun yang berasal dari anggaran 2020, kita alokasikan untuk pengadaan vaksin dan penanganan kesehatan,” kata dia.

4 dari 4 halaman

Belanjakan Rp637 Miliar untuk Vaksin

Hingga tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah membelanjakan Rp637,3 miliar, untuk pengadaan vaksin. Lalu untuk pemenuhan alat pendukung program vaksinasi Covid-19 Kemenkeu telah membelanjakan mulai dari jarum suntik, alkohol swab, dan safety box sebanyak Rp277,45 miliar.

Karena vaksin harus disimpan di tempat pendingin, dibelanjakan vaksin refrigerator 249 unit, cold box 249 unit, alat pemantau suhu vaksin 249 unit, vaksin carrier 498 unit, dan Alat Pelindung Diri (APD), dengan total pembelanjaan sebesar Rp190 miliar.

Selanjutnya, kebutuhan alat untuk 3T (testing, tracing, dan treatment) akan terus diperlukan meskipun vaksin sudah tiba.

“ Itu berarti masih akan ada anggaran untuk pembelian berbagai alat, seperti PCR dan reagen pada tahun 2021 nanti,” kata Sri Mulyani.

“ Seperti diketahui meskipun sudah ada vaksin, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian, dan Bapak Menteri Kesehatan, kita semuanya masih harus waspada, Pemerintah akan terus menjalankan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment)”, kata mantan pejabat Bank Dunia itu.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.