Dream - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan `Aksi 112` pada Sabtu besok mendapat penolakan dari sejumlah habaib, ulama dan ustaz. Dia mengaku mendapat telepon langsung dari mereka tentang sikap yang diambil.

"Tentang rencana 112, saya mendapatkan telepon beberapa habaib, beberapa ulama dan ustaz yang menyampaikan kepada saya, protes. 'Bapak Panglima, katanya itu acara para ulama, saya protes bahwa saya tidak ikut'. Ada habaib, ada ulama, ada ustaz," kata Gatot di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Selain itu, Gatot mengatakan penolakan juga muncul dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekaligus Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ma'ruf Amin.

"Guru saya, Rais 'Aam PBNU, KH Maruf Amin sekaligus Ketua MUI juga melarang umat NU untuk ikut dalam 112," ucap Gatot.

Selanjutnya, Gatot menyarankan aksi yang akan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti Sholat Subuh berjamaah, tausiyah, dzikir, dan khataman Alquran itu dilakukan di masjid-masjid di lingkungan masing-masing.

"Saya ingatkan dalam kegiatan membaca Quran, khatam Quran, tausiyah, dzikir, kegiatan yang sangat mulia dan baik. Sebaiknya ini dilakukan di masjid-masjid dipimpin para ulama pembimbing umat di tempat masing-masing, sehingga semua tenang," ujar dia.

Gatot juga memerintahkan seluruh jajarannya agar selalu siap untuk memberi bantuan pengamanan jika kepolisian membutuhkan.

"Dalam pelaksanaan Pilkada saat ini saya tegaskan sekali lagi, sudah saya perintahkan kepada seluruh komandan Kodim, Korem, Pangdam, mendukung penuh apa yang diperlukan Polri di mana pun berada," kata Gatot. (Ism)

20 Ribu Personel Keamanan Dikerahkan

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan, akan menerjunkan lebih dari 20 ribu personel untuk mengamankan Aksi 112. Jumlah itu merupakan gabungan personel Polri dan TNI.

"Kita akan lakukan pengamanan ketat dengan 20 ribu personil lebih," kata Tito.

Menurut Tito, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan aksi akan dilaksanakan di lapangan Silang Monas. Sehingga, kata dia, apabila aksi dilakukan di Monas, polisi tidak akan segan membubarkan.

"Berarti, karena tidak ada pemberitahuan, berarti akan ada upaya paksa bila ada yang melakukan aksi di monas," ujar dia.