Rekaman suara dari intelijen Turki membongkar percakapan rencana pembunuhan.
Dream - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut putera mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, memiliki keterkaitan dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Pernyataan itu muncul dalam laporan terbaru yang menyalahkan Arab Saudi atas pembunuhan Khashoggi.
Laporan yang disampaikan ahli hak asasi manusia PBB itu menyebut kronologi eksekusi dan penghilangan Kashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Rincian itu berdasarkan pada rekaman audio intelijen Turki.
Dalam rekaman itu, seorang yang dicurigai sebagai pembunuh Kashoggi berdiskusi mengenai pemotongan dan pengangkutan mayat yang mereka sebut sebagai " hewan kurban" .
" Sambungan akan dipisahkan ... Jika kita mengambil kantong plastik dan memotongnya menjadi beberapa bagian, itu akan selesai," kata salah satu tersangka dikutip dari Al Jazeera, Kamis 20 Juni 2019.
Rekaman dan bukti lain hasil investigasi selama enam bulan menunjukkan kematian Khashoggi pada 2 Oktober tahun lalu " direncanakan" , kata pelapor khusus PBB, Agnes Callamard.
1 dari 2 halaman
Arab Saudi Menolak
Dari laporannya, Callamard menyebut Arab Saudi " bertanggung jawab" atas pembunuhan itu karena " bukti yang dapat dipercaya" . Callamard juga memerintahkan penyelidikan lebih lanjut tentang keterlibatan pejabat tinggi Saudi dalam pembunuhan itu, termasuk yang dilakukan Mohammed bin Salman.
Callamard mendesak badan-badan PBB, khususnya Sekretariat Jenderal, untuk meluncurkan penyelidikan kriminal internasional dan menyerukan sanksi terhadap Mohammed bin Salman.
Beberapa jam setelah rilis laporan, Arab Saudi menolak temuan Callamard sebagai " bukan hal baru" dan " tidak berdasar" . Tetapi Turki " sangat mendukung" seruan pelapor untuk akuntabilitas.
2 dari 2 halaman
Yakin Akan Ditelusuri
Juru bicara Sekjen PBB Antoino Guterres mengatakan, PBB hanya bisa meluncurkan penyelidikan dengan mandat dari badan antarpemerintah yang kompeten. " Untuk mengejar penyelidikan kriminal yang akan mewajibkan semua negara untuk bekerja sama akan membutuhkan resolusi Dewan Keamanan PBB," kata dia.
Meski demikian, Callamard yakin bahwa PBB dapat melakukan penyelidikan tindak lanjut. " Tidak masuk akal membatasi intervensi Sekretariat Jenderal PBB pada skenario seperti itu," kata dia.
Panggilan dan penyelidikan itu didukung oleh kelompok-kelompok HAM terkemuka, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch.
