Komunitas Pers Desak Pasal 2d Maklumat Kapolri Dicabut

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Sabtu, 2 Januari 2021 10:47
Komunitas Pers Desak Pasal 2d Maklumat Kapolri Dicabut
Pasal ini dianggap bertentangan dengan demokrasi.

Dream – Kalangan dunia pers mengkritisi maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021. Komunitas pers meminta pasal 2d maklumat tersebut dihapuskan.

Permintaan tersebut disampaikan dalam siaran pers bersama Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Hendriana Yadi, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI) Hendra Eka, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Kemal E. Gani, dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut

Dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu 2 Januari 2020, dalam empat maklumat itu, ada salah satunya yang tak sejalan dengan demokrasi, yaitu pasal 2d.

“ Isinya menyatakan” ‘masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial.,” tuls keterangan itu.

Dunai pers menilai poin ini bertolak belakang dengan demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan mengancam jurnalis serta media. Apalagi, tugas media adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

1 dari 2 halaman

Ketentuan Pasal 2d Berlebihan

Mengenai pasal 2d, komunitas pers tersebut mengeluarkan pernyataan sikap dengan empat poin utama yang menjadi perhatian kalangan media. 

Pertama, maklumat ini dianggap berlebihan dan tak sejalan dengan semangat sebagai negara bdemokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kedua, maklumat itu mengancam tugas jurnalis dan media karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, " (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi."

Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai " pelarangan penyiaran" , yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

2 dari 2 halaman

Minta Pasal 2d Dicabut

Ketiga, mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari maklimat. Alasannya, mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip demokrasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers.

Keempat, mengimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik, seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.

Beri Komentar