Menkes Nila F Moeloek menegaskan kasus vaksin palsu tidak akan menghentikan program imunisasi.
Dream - Sejumlah lembaga praktisi kesehatan mendesak penanganan kasus peredaran vaksin palsu yang telah membuat masyarakat resah. Desakan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap yang dibacakan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
"Solusi terbaik atas kasus vaksin palsu dengan langkah-langkah pendataan anak yang terpapar vaksin palsu, verifikasi, melakukan vaksinasi ulang dan memantau tumbuh kembang anak," kata Nila, di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.
Sejumlah lembaga praktisi kesehatan tersebut terdiri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
Satgas ini juga terdiri dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Badan Pengawas Rumah Sakit, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurut Nila, munculnya kasus vaksin palsu tidak akan menghentikan upaya pemerintah untuk meneruskan program imunisasi. Sebab, pelayanan pemberian vaksin merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga negara.
"Pelayanan kesehatan termasuk imunisasi harus tetap berjalan dengan mengutamakan prinsip keselamatan pasien dan sesuai dengan standar," kata dia.
"Adapun pemberian vaksin wajib ada pedoman yang didapat dari IDAI," ujar dia menambahkan.
