Sidang Putusan MK Dipercepat, Bambang: Mungkin Takut Massa Lebih Banyak

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Kamis, 27 Juni 2019 12:17
Sidang Putusan MK Dipercepat, Bambang: Mungkin Takut Massa Lebih Banyak
BW belum berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Dream - Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengaku tidak mempermasalahkan jadwal sidang putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang dipercepat. Dijadwalkan sidang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019.

Pria yang akrab disapa BW ini menduga MK takut akan ada banyak massa yang turun aksi ketika membaca putusan.

" Memang di dalam ketentuan selambat-lambatnya (besok), dan besok mungkin juga hari Jumat, enggak Jumat itu kan mungkin MK takut ada pengumpulan massa yang lebih banyak, mungkin itu. MK punya kebijakan sendiri, enggak ada soal," ujar Bambang di Gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Bambang berujar, tim hukum tidak memiliki kewenangan menjawab mengenai apa yang akan dilakukan ketika putusan MK tidak mengabulkan gugatan.

" Pasti kami akan diskusi sama prinsiple. Karena kan bukan kami yang terima atau tidak kan, principle," ucap dia.

1 dari 5 halaman

Belum Berkomunikasi dengan Prabowo

Bambang mengatakan, tim hukum hanya bertugas untuk membangun optimisme, merumuskan argumen, dan menyampaikan semuanya ke majelis hakim. Apabila sudah diputuskan, maka akan dikembalikan kepada pihak yang memintanya menjadi kuasa hukum.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (MK) ini mengaku, belum bertemu langsung dengan Prabowo jelang pembacaan putusan.

" Mudah-mudan selesai sidang ini nanti akan berkomunikasi," kata dia.

2 dari 5 halaman

Polisi: Aksi di Depan MK Tak Berizin

Dream - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan, mengingatkan, kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah adanya aksi pada saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang digelar hari ini.

" Enggak ada (izin). Kami dari Polres Jakarta Pusat enggak keluarkan izin," ujar Harry saat dikonfirmasi, Kamis 27 Juni 2019.

Menurut Harry, kebanyakan massa yang mengikuti aksi demonstrasi berasal dari luar Jakarta. Paling banyak dari Jawa Barat.

 

3 dari 5 halaman

Imbau Massa Kembali ke Rumah

Untuk itu, dia mengimbau massa untuk kembali ke rumah mengingat aksi ini tidak memiliki izin.

" Mereka mendengar dan lihat di media sosial. Jadi berita di medsos ini bahwa ada kegiatan selamatan, syukuran m, halal bihalal. Itu saya pastikan enggak ada izinnya dari Polda Metro Jaya," ucap dia.

Saat ini, ratusan massa sudah banyak berkumpul di sekitar patung kuda. Polisi juga sudah menutup jalan yang mengarah ke Gedung MK.

Harry menerangkan, ada 13.747 personel gabungan dari TNI dan Polri yang diturunkan untuk mengamankan sidang putusan MK. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 12.30 WIB.

4 dari 5 halaman

Jelang Sidang Putusan MK, Polisi Pantau Massa dari Luar Jakarta

Dream - Polri berkoordinasi dengan kepolisian daerah di sekitar Jakarta untuk mempersuasi massa agar tak datang ke Jakarta saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), besok (Kamis, 27 Juni 2019).

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan, Polda di sekitar Jakarta telah melakukan langkah mitigasi dan antisipasi massa.

" Kisa sudah monitor ada beberapa massa yang dari luar Jakarta sudah masuk. Terus kita imbau juga agar sama-sama menjaga situasi kondusif yang ada di Jakarta," ujar Dedi, dilaporkan Liputan6.com, Rabu, 26 Juni 2019.

Dedi mengatakan, massa tidak diizinkan menggelar demonstrasi di depan atau sekitar Gedung MK. Dia mengatakan, larangan itu dilakukan untuk menjaga ketenangan persidangan.

5 dari 5 halaman

Lokasi yang Diizinkan untuk Demonstrasi

Meski demikian, massa masih diizinkan menggelar demonstrasi di luar area gedung MK. Lokasi demonstrasi yang diizinkan polisi yaitu Bawaslu dan Patung Kuda, atau sekitar Monas.

" Tidak ada (larangan demonstrasi) ya. Pokoknya di depan MK dan di titik-titik yang mengganggu proses dinamika sidang yang ada di MK itu tidak boleh," ucap dia.

Dedi mengatakan, pola pengamanan sidang kali ini tidak berbeda dengan pengamanan pada saat sidang sebelumnya. Hanya saja, kata Dedi, ruang gerak massa dibatasi.

" Pola pengamanan saya rasa standar operasional prosedur sama ya. Sama, jadi kalau untuk di depan MK kita batasi ruang geraknya," ujar dia.

Deddi mengatakan, polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas pada hari ini. Kawat berduri juga telah dipasang di sekitar area Gedung MK.

" Ya itu semuanya dalam rangka untuk mencegah dan memitigasi secara potensi gangguan yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga ya. Itu kita tetap lakukan," kata dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

Beri Komentar
Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone